REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas memasukkan penguatan literasi sebagai salahsatu program prioritas pemerintah untuk tahun 2019 mendatang. Kemampuan literasi dinilai berperan penting bagi pertumbuhan intelektual dan kompetisi setiap individu di Indonesia.
Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Amich Alhumami menerangkan, saat ini pihaknya sedang merancang program pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan pelayanan sosial dasar. Literasi, kata dia, menjadi salahsatu poin penting yang perlu dikuatkan agar bisa membentuk manusia yang berkarakter.
"Tahun 2019 nanti, kami akan mengangkat isu Literasi untuk menguatkan kesejahteraan masyarakat, dan sebagai cara kita untuk pilihan kepada masyarakat kualitas hidupnya," kata Amich di Perpustakaan Nasional, Gambir, Selasa (20/2).
Amich mengatakan, nantinya upaya peningkatan literasi di seluruh Indonesia bukan hanya melalui pembangunan fisik perpustakaan saja. Namun, pemerintah akan lebih terfokus pada pemenuhan akses dan sumber bacaan kepada seluruh masyarakat.
Khususnya, masyarakat yang menetap di daerah terpencil, tertinggal dan terdepan (3T) yang angka literasinya masih sangat rendah. Sebab Amich yakin, jika setiap individu memiliki kemampuan literasi yang baik, maka peluanh untuk sukses di pasar kerja pun semakin besar.
"Kami saat ini sedang identifikasi perpustakaan yang ada di daerah, apa yang perlu dilakukan dan dibenahi di perpustakaan itu, termasuk untuk daerah 3T akses bacaan agar tembus ke sana bagaimana," kata Amich.
Menurut Amich, pihaknya juga akan bekerjasama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam pembangunan perpustakaan desa. Tentunya, akan dibahas juga mengenai regulasi pengadaan dan pemasokan buku-buku, serta perawatan perpustakaan tersebut.
Selain literasi, program prioritas untuk mengurangi kemiskinan yang juga tengah dirancang yaitu penggunaan sistem jaminan sosial. Lalu, pelaksanaan reforma agraria, penelurusan bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran, dan percepatan pemberian akses kelola sumber daya alam kepada masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
