REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyampaikan, TNI selalu siap mendukung dan membantu Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI). TNI akan membantu apabila Bawaslu RI masuk ke wilayah rawan konflik dan terpencil dalam melaksanakan tugasnya.
"TNI selalu siap mendukung dan membantu Bawaslu RI apabila masuk ke wilayah rawan konflik dan terpencil dalam melaksanakan tugasnya. Demi kepentingan dan kelancaran tugas Bawaslu," kata Hadi dalam pertemuannya dengan Ketua Bawaslu RI Abhan di Jakarta, Senin (18/2).
Hadi menambahkan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 34/2004 tentang TNI, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab TNI dalam menjaga keselamatan bangsa dan negara. Ia juga mengatakan, TNI tetap berkomitmen dan menjunjung tinggi netralitas.
"TNI berkomitmen dan menjunjung tinggi netralitas. Hal ini tidak bisa ditawar-tawar lagi," kata Hadi.
Pada kesempatan itu, Abhan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Hadi atas komitmen TNI yang menjunjung tinggi netralitas. Termasuk anggota TNI yang ikut kontestasi dalam Pilkada yang harus mengundurkan diri.
Abhan pun melaporkan kepada Hadi, jajaran Bawaslu RI akan banyak berkoordinasi dengan aparat TNI di wilayah tentang bantuan transportasi. Khususnya di wilayah yang sulit dijangkau seperti daerah-daerah rawan dan terpencil di Indonesia.
"Mohon bantuan TNI terkait pengamanan dan keamanan, khususnya menghadapi berbagai dinamika situasi dalam proses Pilkada, Pileg dan Pilpres yang akan datang," harapnya.
Menurut Abhan, di tengah pelaksanaan tahapan kampanye, terdapat potensi kerawanan di beberapa daerah. Ia mengaku, pihaknya telah mengantisipasi hal tersebut dengan cara berkoordinasi terus-menerus dengan jajaran TNI-Polri.
Beberapa waktu lalu, pada kegiatan Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politik SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas, Hadi turut hadir. Abhan pun mengapresiasi hal itu.
Menurutnya, kebadiran mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) itu memberikan dampak positif kepada publik. "Dampak positifuntuk bersama-sama menciptakan setiap tahapan kampanye Pilkada 2018 bebas dari pengaruh politik transaksional dan SARA," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika