REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Puluhan pejabat eselon III di Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) banyak yang belum mendapatkan posisi. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat, Sumarwan, ada 30 Pejabat eselon III yang belum mendapatkan posisi. Selain itu, ada juga sekitar 15 jabatan Eselon IV yang kosong.
Sumarwan mengatakan, hal ini terjadi karena ia tidak bisa menempatkan pejabat pada jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya. "Jadi, sekarang juga ada yang jabatan kosong, karena nggak terisi. Kenapa? Kualifikasinya nggak masuk (sesuai dengan kompetensi). Sementara ada yang belum dapat tempat, tapi nggak bisa dipaksakan juga dong," ujar Sumarwan di acara pengukuhan dan pelantikan pejabat di halaman depan Gedung Sate, Senin (19/2).
Menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) ia mengukuhkan dan melantik sebanyak 792 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Pejabat Administrator (Eselon III), dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan adanya pelantikan dan pengukuhan ini, ada sejumlah balai hilang di beberapa dinas.
Namun, muncul cabang-cabang dinas sebagai representasi pemerintah provinsi di kabupaten atau kota. Beberapa dinas yang saat ini memiliki cabang dinas, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kehutanan, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
"Ada penggabungan sejumlah balai dilikuidasi untuk digabungkan fungsinya. Fungsinya tetap ada tapi balainya diperkecil jumlahnya," kata Aher.
Selain itu, ada juga cabang dinas, seperti di Dinas Tenaga Kerja ada cabang dinas, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kehutanan. Konsekuensi logis dari hadirnya beberapa cabang dinas ini ada sejumlah Pejabat Eselon III dan IV yang hilang di dinas induk. Kemudian mereka dipindahkan ke cabang-cabang dinas tersebut. Hal ini sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
"Cabang dinas ini ada jabatan-jabaran baru tapi kemudian karena ada cabang dinas digabungan kabupaten atau kota mewakili provinsi. Kemudian berdasar konsekuensi logis Eselon IV di provinsi jadi hilang. Jadilah muncul di provinsi itu ada Eselon III tanpa ada Eselon IV," katanya.
Dampaknya dari likuidasi atau penghilangan beberapa balai, kata dia, maka fungsinya tidak hilang tapi dihadirkannya cabang dinas, dengan hadir Eselon III baru dan Eselon IV-nya. Tapi Eselon IV yang ada di induknya jadi hilang, maka ada sejumlah jabatan Eselon III yang hilang.
"Ada juga jabatan Eselon IV yang hilang. Hilanglah dua jabatan itu. Nah, Alhamdulillah, dengan Eselon III yang kosong atau pensiun bisa ditempatkan lagi, sehingga tidak ada satupun Eselon III yang tidak dapat jabatan lagi," katanya.
Aher juga meminta kepada para Pejabat Eselon agar bisa menghadirkan kinerja yang baik. Tujuan dari rotasi dan penggabungan lembaga ini adalah untuk efisiensi dan membangun struktur pemerintahan yang ramping, namun memadai dan kaya akan fungsi.
"Kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), atau Pejabat Administrator (Eselon III), atau pun Pejabat Pengawas (Eselon IV). Termasuk Pejabat Fungsional, sekali lagi saya minta supaya bekerja dengan baik, bekerja dengan detail," katanya.
Aher menegaskan, kalau ingin bekerja hanya semata-mata berdasarkan tupoksi maka dengan sangat mudah bisa menyelesaikan tupoksi. Tetapi, kalau ingin menghadirkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat, maka tentu segala pekerjaan kita harus dihadirkan dengan nuansa gerakan sosial.
"Insyaallah, dengan gerakan sosial, anggaran terbatas kita akan menghadirkan peran serta masyarakat, sehingga gerakan tersebut menjadi besar," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
