REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan, MUI sangat prihatin dengan peristiwa akhir-akhir ini. Keprihatinan itu, terkait dengan banyak kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK karena diduga melakukan tindak pidana korupsi atau gratifikasi.

"Jika dihitung dari keseluruhan jumlah kepala daerah di seluruh Indonesia hampir sepertiganya berurusan dengan lembaga anti-rasuah (KPK)," kata Zainut kepada Republika.co.id, Senin (19/2).

Menurutnya, hal ini menunjukkan betapa rapuhnya moral para pejabat publik. Sehingga cepat tergoda dengan tawaran dan iming-iming kemewahan dunia. Bahkan yang lebih tragis, mereka yang terkena kasus OTT KPK rata-rata pejabat petahana yang ingin maju kembali bertarung di Pilkada 2018.

"Artinya uang dari hasil kejahatan korupsinya itu akan digunakan untuk modal kampanye dan membeli suara rakyat agar dapat memenangkan Pilkada kembali," ujarnya.

Menurut MUI, praktik politik uang adalah bentuk kejahatan politik yang sangat keji. Sebab, dampak dari hal tersebut akan melahirkan pemimpin koruptif, pragmatis dan manipulatif. Pemimpin yang hanya berorientasi pada kepentingan pribadi dan kelompoknya dari pada untuk kepentingan bangsa dan negara.

Zainut menegaskan, korupsi merupakan bentuk kejahatan terhadap negara sekaligus kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Karena selain merugikan keuangan negara juga berdampak pada hancurnya sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Untuk hal tersebut MUI mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar dalam pilkada serentak tahun 2018 memilih pemimpin yang jujur, adil dan amanah," ujarnya.

MUI juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memilih pemimpin yang melakukan praktik politik uang. Sebab, hal itu akan menjadi pangkal kehancuran sebuah negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika