REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dirjen Strategi Pertahanan (Strahan) Kemenhan Mayjen Hartind Asrin mengatakan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus meningkatkan dukungan logistik dan operasional bagi kelancaran misi pemeliharaan perdamaian. Oleh karena itu, diperlukan upaya alternatif bagi pengadaan dan pembiayaan yang inovatif untuk peralatan yang dibutuhkan negara-negara kontributor pasukan pemelihara perdamaian.
Mayjen Hartind selaku ketua Delegasi Republik Indonesia (Delri) mewakili Pemerintah RI berbicara dalam General Debate pertemuan UN Special Committee on Peacekeeping Operations (C-34) di Markas Besar PBB, New York, AS pada Senin (12/2)
Pada penyampaian national statement Indonesia, Mayjen Hartind juga meminta agar C-34 dapat memfokuskan pembahasan pada aspek keamanan dan keselamatan pasukan penjaga perdamaian. Hal itu mengingat pada 2017 telah menjadi tahun paling berbahaya dalam sejarah MPP, di mana 56 peacekeepers gugur dalam tugas.
“Peningkatan kapabilitas MPP PBB tidak hanya berupa pemberian peralatan yang memadai, tapi juga ditujukan pada pengembangan skill set yang dibutuhkan di misi, dan salah satunya dapat dilakukan melalui mekanisme triangular cooperation," ujar Ketua Delri Mayjen TNI Hartind Asrin dalam siaran pers kepada Republika.co.id, Rabu (14/2).
Selain itu, Hartind menyampaikan, pentingnya kesinambungan pengembangan kapasitas bagi pasukan perdamaian dan dukungan finansial yang kuat untuk mengatasi kesenjangan kapabilitas di MPP PBB. Sehingga, dapat mewujudkan perdamaian berkelanjutan di negara yang baru pulih dari konflik.
Selain diskusi panel tersebut, diadakan mini exhibition dengan melibatkan PT Pindad (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), dan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk, untuk mempromosikan produk-produk Alpahankam Indonesia di Markas Besar PBB yang akan berlangsung dari tanggal 12 sampai 23 Februari 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
