REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta sejumlah pihak tidak terlalu mempersoalkan pasal 122 huruf k di Revisi Undang undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang baru disahkan DPR pada Senin (12/2). Hal ini terkait langkah hukum bagi seseorang atau kelompok orang yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Menurut Bambang, pasal tersebut dimunculkan bukan ingin membuat DPR antikritik. Ia menegaskan, ada perbedaan antara mengkritik dan merendahkan kehormatan DPR. "Kalau mengkritik boleh, kalau yang enggak boleh adalah menghina, jadi tidak perlu ada yang dipersoalkan," ujar Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (13/2).

Menurutnya juga, adanya pasal itu menjaga kehormatan profesi anggota DPR. Namun tentu bukan ditujukan bagi masyarakat yang mengkritisi DPR.

Pasal itu juga membedakan, antara kritikan dan penghinaan terhadap anggota DPR. "Bukan hanya DPR, tapi setiap profesi memerlukan perlindungan atas kehormatannya, karena beda penghinaan sama kritik," ujar Bambang.

Rapat paripurna DPR telah mengesahkan Rancangan Undang Undang tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (DPRD) menjadi Undang-undang.

Sebelum disahkan, Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas memaparkan 14 substansi dalam perubahan UU MD3 tersebut. Salah satunya substansi perubahan UU MD3 Juga mengatur rumusan penguatan hak imunitas anggota DPR. Dalam pasal 122 tentang pengaturan tugas Mahkamah Kehormatan Dewan. Salah satunya turunan pasal yakni pasal 123 huruf k, MKD bertugas mengambil langkah hukum terhadap perseorangan atau kelompok orang, badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Ikuti Whatsapp Channel Republika