Rabu 07 Feb 2018 21:41 WIB

Pemkot Depok Kekurangan ASN

Sebanyak 247 ASN memasuki masa pensiun.

Rep: Rusdy Nurdiansyah/ Red: Karta Raharja Ucu
Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Foto: Republika/Tahta Aidilla
Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mencatat ada 247 Aparatur Sipil Negara (ASN) akan pensiun pada 2018 ini. Dari ASN yang pensiun didominasi guru.

"Ada 247 ASN yang mencapai batas usia pensiun (BUP) di tahun ini," kata Kepala Bidang Pengembangan Karier dan Mutasi BKPSDM Depok Mary Liziawati, di Balai Kota Depok, Rabu (7/2).

Menurut Mary, jumlah BUP kemungkinan akan bertambah jika ada yang mengajukan pensiun atas pemermintaan sendiri atau pensiun dini. "Bisa saja ada tambahan," ucapnya.

Jumlah ASN yang BUP atau pensiun semakin banyak, BKPSDM Pemkot Depok telah mengajukan penambahan ASN ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). "Tahun ini kami ajukan 100 ASN. Tetap setiap tahun kami ajukan ke pusat," kata Kepala BKPSDM Pemkot Depok Supian Suri.

Supian mengutarakan, sebanyak 100 ASN, nantinya untuk formasi guru dan tenaga medis. "Di Depok, setiap tahun guru ada yang pensiun. Lalu tenaga medis yang diperlukan karena Pemkot Depok akan membangun RSUD di Depok bagian timur," tuturnya.

Anggota Komisi A DPRD Depok Qurtifa Wijaya mengatakan, Depok masih kekurangan jumlah ASN. Sebab, setiap tahunnya banyak ASN yang pensiun, sementara belum ada penerimaan ASN baru. "Kami berharap tahun ini pusat membuka penerimaan ASN," harapnya.

Diungkapkan Qurtifa, terlebih, Pemkot Depok sudah tiga tahun terkena moratorium untuk tidak melakukan penerimaan. Padahal, setiap tahunnya ASN di Depok selalu berkurang, baik ada yang pensiun maupun yang mengajukan mutasi ke daerah lain.

"Jumlahnya semakin berkurang. Jika terus berkurang, nanti bagaimana memberikan pelayanan prima untuk masyarakat. Ini kan bisa jadi tidak ideal antara komposisi ASN dengan masyarakat yang dilayani," jelasnya.

Dalam pembahasan di raker Komisi A DPRD Kota Depok sudah dibahas untuk kegiatan anggaran penerimaan ASN baru dengan nilai Rp 1,2 miliar. Ini untuk seleksi pengadaan ASN dengan jumlah pelamar CPNS sebanyak 3.000 orang. Hal itu dilakukan karena pemeritah pusat tidak kunjung membuka penerimaan CPNS untuk Pemkot Depok.

"Saya berharap Pemkot Depok dapat melobi pemerintah pusat untuk segera menerima CPNS, karena kebutuhan ASN Pemkot Depok masih jauh dari ideal," kata Qurtifa.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement