REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemuda Muhammadiyah meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ikut memerangi peredaran narkoba. Hal ini mengingat banyaknya oknum anggota dewan yang tertangkap menggunakan narkoba.
Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah, Farid Ari Fandi menilai marwah lembaga legislasi ini sedang dipertaruhkan dalam komitmennya mendukung pemerintahan yang bersih dan baik. Terlebih adanya beberapa anggota dewan yang meminta tak ada pemeriksaan tes urine di DPR.
Padahal mandat pembuka UU MD 3 No 17 Tahun 2014 menjelaskan meminta setiap anggota dewan wajib melaksanakan check and balances yang dilandasi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sekaligus meningkatkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi representasi lembaga perwakilan yang memperjuangkan aspirasi masyarakat.
"Artinya tertangkapnya Robby Salam Staf Setjen MPR menandakan lembaga tinggi ini belum bersih dari peredaran Narkoba. Kita menjadi saksi bagaimana minimnya produktifitas lembaga ini, mengeluhnya pemerintah dan masyarakat pada produk legislasi dan jatuhnya kepercayaan masyarakat," ujar Farid dalam keterangan tulis yang diterima Republika.co.id, Jakarta, Rabu (7/2).
Belum lagi menurutnya, bukti Indonesia menjadi target peredaran Narkoba. Artinya kata Farid ini bisa jadi perlindungan peredaran narkoba sampai ke dalam "Gedung DPR".
Untuk itu Pemuda Muhammadiyah memberi peringatan kepada lembaga ini, bila tidak segera dilakukan pemeriksaan. Artinya ini menjadi penguat bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) harus segera melakukan pemeriksaan di DPR.
"Kita masih ingat pesan terakhir terpidana mati bos Narkoba Fredy tentang keterlibatan anggota Dewan. Dan itu disampaikannya sebagai mekanisme terakhir melawan hukuman mati. Jangan sampai lembaga distribusi otoritas kekuasaan ini, justru terindikasi menjadi 'penguasaan sarang mafia' narkoba. Perlu pembuktian segera," ungkapnya.
Untuk itu, benar atau tidaknya anggota parlemen mengkonsumsi Narkoba. Perlu segera dilakukan tes oleh BNN. Tidak hanya tes urine namun juga tes rambut wajib dilakukan. Agar hasilnya benar-benar lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, membawa rasa keadilan dan tegaknya marwah lembaga.
Bagi Pemuda Muhammadiyah, Pernyataaan Ketua DPR sangat mengecewakan dan wajib di direspons Presiden, BNN, Komite Etik DPR, Ombudsman, Komnas HAM dan para Ketua Umum Partai. Hal ini dalam rangka membangun komitmen bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik, memiliki kualitas kinerja yang tinggi dalam melakukan kerja layanan dalam menyerap aspirasi publik.
"Momentum ini diharapkan menjadi ajang bersih bersih, mengembalikan lembaga yang membutuhkan modal besar kepercayaan selama 5 tahun. Kita berharap Negara ini mampu benar benar memilih pemimpin yang amanah menampuk kepercayaan setiap warga Negara," jelasnya.
Tetapi bagaimana itu bisa berlangsung, bila masyarakat Indonesia tidak pernah tahu bahwa setiap perwakilan mereka benar benar terbebas dari Narkoba dan Zat Psikotropika. Padahal diawal mendaftar menjadi Calon Legislatif (Caleg), itu menjadi prasyarat utama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
