REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengimbau kandidat calon pemimpin daerah pejawat di Jatim, tidak menggunakan fasilitas negara dalam kontestasi pilkada serentak 2018. Soekarwo pun meminta masyarakat untuk menjalankan fungsi kontrolnya agar pilkada serentak 2018 berjalan fair dan adil.
"Ada hal yang menarik yang disampaikan KPK, petahana harus dikontrol karena cenderung menggunakan fasilitas negara. Saya kira ini indikasi yang dilakukan KPK harus dicermati. Mestinya fasilitas negara tidak digunakan kampanye," kata Soekarwo di Surabaya, Selasa (7/2).
Pria yang akrab disapa Pakde Karwo juga mengingatkan agar kandidat pejawat pada kontestasi pilkada serentak 2018 bisa bersikap bijak. Menurutnya, kandidat yang bijak tidak mungkin menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politiknya, katena itu melanggar peraturan.
Baca juga, Megawati Paparkan Strategi PDIP Menangkan Pilkada Jatim.
Ketua DPD Demokrat Jawa Timur itu bahkan berpendapat, seharusnya para kandidat pejawat sejak jauh hari sudah meninggalkan fasilitas negara, saat sosialisasi ke masyarakat.
Menurutnya, pelepasan fasilitas negara sebaiknya dilakukan bukan saat memasuki masa kampanye, atau sudah ditetapkan sebagai kandidat. "Fasilitas negara sebaiknya tidak boleh digunakan sejak jauh hari. Bukan hanya setelah pendaftaran," ujar Soekarwo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
