REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memohon kepada masyarakat untuk tak meributkan lagi masalah Penjabat Sementara (Pj) Gubernur dari pihak kepolisan atau TNI. Aspirasi-aspirasi masyarakat terkait hal itu akan dipertimbangkan oleh pemerintah dalam mengambil keputusan.
"Saya mohon kepada masyarakat tidak usah diributkan kembali. Kita dengar aspirasi itu. Kita akan lakukan kebijakan-kebijakan yang menuju langkah yang positif dan akan menunjang suatu proses pilkada yang sukses, aman, dan lancar," ujar Wiranto di Kantornya, Senin (5/2).
Dengan banyaknya masukan dari masyarakat, lanjut Wiranto, pemerintah akan betul-betul mendengarkan dengan seksama masukan tersebut. Menurutnya, penempatan posisi Pj Gubernur yang diributkan itu baru akan dilaksanakan Juli mendatang.
"Masih ada waktu sehingga pemerintah akan koordinasi kembali penempatan-penempatan Plt untuk daerah-daerah yang melaksanakan pilkada," katanya.
Wiranto juga mengatakan, dengan menempatkan perwira Polri atau TNI yang memiliki kompetensi terhadap masalah di daerah, masalah-masalah di daerah dapat diselesaikan dengan baik. Dengan begitu juga, pilkada dapat dikawal dengan baik. "Di sisi lain kita juga menetralisir berbagai efek-efek negatif dari penempatan itu," lanjutnya.
Ia kemudian menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memang telah melayangkan surat permintaan bantuan kepada TNI dan Polri, termasuk ke Polhukam, terkait Pj Gubernur. Tapi, surat tersebut sebenarnya belum dijawab, apalagi keluar dalam bentuk surat keputusan resmi.
"Belum, tapi sudah ada reaksi yang cukup panas dari berbagai pihak. Karena itu kami sudah melakukan rapat koordinasi," tuturnya.
Di satu sisi, kata Wiranto, tentu langkah yang diambil pemerintah itu sudah berdasarkan hukum dan regulasi yang ada. Sehingga, langkah tersebut tidaklah diambil secara asal.
"Karena kita mengarah kepada bagaimana pilkada itu dapat dilaksanakan dengan sukses, aman, dan lancar. Aman itu sangat penting," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
