REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK BARAT -- Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memberikan predikat bagus kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebab Lombok Barat dinilai dapat melakukan pembenahan dalam menjalankan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada 2017.
"Kini statusnya sudah naik predikat B setelah bertahun-tahun hanya bisa sampai level C dan CC," kata Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid, di Lombok Barat, Kamis (1/2).
Fauzan menerima penghargaan tersebut di Denpasar Bali pada Rabu (31/1), bersama dengan 62 daerah di Indonesia yang dinilai telah melakukan pembenahan SAKIP pada 2017 oleh Kemenpan-RB. Menurut Fauzan, predikat B menjadi kategori terbaik yang diraih Lombok Barat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Walaupun sebelumnya dibayang-bayangi oleh pesimisme akibat rasa percaya diri yang tergerus oleh kasus hukum kepala daerah di era sebelumnya.
Untuk mendapatkan predikat tersebut, Kabupaten Lombok Barat harus bersaing dengan lebih dari 500 daerah di Indonesia yang dievaluasi oleh Kemenpan-RB. Namun hanya 62 daerah yang berhasil mendapatkan penghargaan.
Di NTB, lanjut dia, baru empat daerah yang mampu meraih predikat B, yakni Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Kota Mataram, dan Kota Bima. Sedangkan Pemerintah Provinsi NTB hanya mampu meraih CC.
"Yang pasti dari 10 kabupaten atau kota dan satu provinsi yang dapatkan B termasuk Lombok Barat, dan ini yang pertama kali untuk Lombok Barat," ujar Fauzan.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setda Lombok Barat Syamsul Huda, yang turut mendampingi bupati ke Bali, menambahkan prestasi tersebut adalah gambaran kinerja Pemkab Lombok Barat yang dinilai bagus oleh Kemenpan-RB. Sehingga dinaikkan predikat SAKIPnya menjadi status B dari sebelumnya C dan CC.
Lebih lanjut, ia mengatakan menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan, dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintahan, maka diharapkan pada tahun mendatang akan lebih baik lagi agar bisa menjadi predikat BB bahkan A.
Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Lombok Barat H Saeful Ahkam, menambahkan bahwa terdapat lima indikator yang menjadi penilaian Kemenpan-RB. Yakni aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan evaluasi dan capaian kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Kalau aspek capaian kinerja itu, semua melibatkan seluruh SKPD, sedangkan untuk aspek perencanaan itu Bappeda, terkait pelaporan ada di bagian ortal. Serta juga untuk kaitanya dengan aspek evaluasi itu ada di inspektorat," katanya.
Menurut dia, Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid, telah berhasil menggalang kebersamaan di jajarannya. Gotong-royong semua SKPDlah,menurutnya, yang menjadi kunci sukses SAKIP tahun 2017.
"Ini kado terbaik awal tahun 2018," ujar Ahkam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika