Rabu 31 Jan 2018 18:07 WIB

Polri: Kapolri Tenang Hadapi Polemik Video Pidato Viral

Kapolri lakukan klarifikasi kepada sejumlah ormas Islam.

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Andri Saubani
Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian usai memberikan pembekalan kepada Anggota Polri saat  rapat pimpinan Polri di Auditorium PTIK,  Jakarta, Rabu (24/1).
Foto: Republika/Iman Firmansyah
Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian usai memberikan pembekalan kepada Anggota Polri saat rapat pimpinan Polri di Auditorium PTIK, Jakarta, Rabu (24/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Iqbal mengungkapkan, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian tidak berniat mendiskreditkan ormas islam lain selain NU dan Muhammadiyah. Untuk itu Kapolri pun melakukan klarifikasi pada sejumlah ormas Islam.

Kapolri sendiri, menurut Iqbal, cukup tenang menghadapi permasalahan viralnya video yang berisi pidato yang kemudian menuai polemik. "Kapolri tenang tidak ada reaksi yang reaktif karena memang orang benar dan jujur tidak akan ada apa apa," kata Iqbal, Kamis (31/1).

Mabes Polri berharap, polemik terkait video ucapan Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian tidak mengganggu proses menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 2018. "Kita kan sedang mempersiapkan pengamanan pesta demokrasi jangan sampai hal ini menjadi senjata kelompok ingin mengacaukan," kata Iqbal.

Baca: Ini Pendapat Ketua MUI Soal Pidato Kapolri yang Tuai Polemik.

Sebelumnya, sebuah video ucapan Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian menuai polemik setelah menyatakan bahwa akan merangkul ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di semua lini. Ucapan Tito yang menyebut organisasi lain merontokkan negara pun menuai protes dari sejumlah pihak.

Adapun penggalan ucapan Tito yang dipermasalahkan dalam video yang beredar di media sosial adalah:

Semua Kapolda saya wajibkan untuk membangun hubungan dengan NU dan Muhammadiyah tingkat provinsi. Semua Polres wajib membuat kegiatan-kegiatan untuk memperkuat para pengurus cabang di tingkat kabupaten dan kota. Para Kapolsek wajib untuk di tingkat kecamatan bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah, jangan dengan yang lain. Dengan yang lain itu nomor sekian, mereka bukan pendiri negara, mau merontokkan negara malah iya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement