REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan enggan mengomentari rencana Kementerian Dalam Negeri yang menugaskan Penjabat (Pj) Gubernur dari Polri. Ahmad Heryawan mengatakan, ia tidak berlu berkomentar lebih banyak mengenai rencana Mendagri ini.
"Tidak usah harus saya yang komentar. Kan sudah dari pakar, akademisi sudah, pengamat politik, saya tidak usah ikut. Cukuplah pendapat publik diwakili mereka," ujar Ahmad Heryawan yang akrab disapa Aher saat ditemui seusai memberikan kuliah umum di ITB, Selasa (30/1).
Aher mengatakan, tidak masalah jika dirinya hanya diam dan tidak berkomentar mengenai pengusulan tersebut. Ia pun tidak mau menyatakan sebagai orang yang setuju atau tidak, terhadap pengusulan Pj Gubernur khusus untuk Jawa Barat ini.
Sebelumnya diberitakan, dua perwira tinggi Polri, yakni Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Martuani Sormin diusulkan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian atas permintaan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Usulan Mendagri untuk mengangkat dua perwira tinggi Polri menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara ini terus menuai banyak komentar dari berbagai pihak. Kemendagri menyatakan pengusulan ini di antaranya didasarkan pada tujuan menjaga kondusifitas pilkada di dua daerah tersebut.
Sebelumnya, terkait dengan Provinsi Jabar yang dinilai rawan, Aher berpendapat bahwa dengan berbekal pengalaman, ia optimistis Pilkada Serentak 2018 di Jawa Barat akan berjalan kondusif. Walaupun, sejumlah pakar atau pihak lainnya menyatakan Pilkada Serentak 2018 di Jabar berpotensi konflik politik.
Salah satu contoh, kata dia, pada 2013 diselenggarakan Pilgub dan Pilkada di 16 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Namun, memang tidak dilaksanakan serentak seperti Pilkada 2018. Penyelenggaraan Pilkada tersebut, bisa diselenggarakan dengan kondusif tanpa masalah berarti, berkat kerja sama dengan berbagai pihak, khususnya TNI dan Polri.
Aher mengatakan, terlepas dari pengamat dan siapa pun yang mengatakan Jabar rawan keamanan, tapi sepanjang dirinya menjadi gubernur, tidak ada gangguan berarti. "Tidak ada kantor pemda atau KPU yang dirusak. Mungkin ada di tempat lain, tapi bukan di Jabar," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
