REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebutkan, pemerintah sebaiknya tidak menciptakan situasi yang membuat publik gelisah dengan penunjukkan TNI/Polri sebagai pelaksana tugas (plt) gubernur. Menurutnya, jangan pula pemerintah mengasumsikan negara ini dalam keadaan bahaya atau kacau terus-menerus.
"Kecurigaan publik tidak usah ditambah-tambahlah. Normal saja. Situasinya diasumsikan normal saja," ujar Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (30/1).
Ia meyebutkan, apabila negara ini diasumsikan dalam keadaan bahaya atau kacau, justru akan membuat repot. Karena itulah, ia meminta pemerintah untuk mengasumsikan negara ini normal-normal saja.
"Jangan menciptakan asumsi yang membuat orang gelisah gitu. Kapan negara kita jadi final gitu lho. Semuanya dianggap darurat," jelasnya.
Saat ini, kata dia, kemananan dianggap darurat, terorisme dianggap darurat, korupsi juga dianggap darurat. Dengan begitu, Fahri menyebutkan, negara tidak selesai-selesai masalahnya. "Nanti negara jadi tidak selesai padahal kita ingin negara yang happy," lanjut dia.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan dua jenderal polisi, Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan yang saat ini menjabat sebagai Asisten Kapolri Bidang Operasi sebagai plt gubernur Jawa Barat, dan Kadiv Propam Polri Inspektur Jenderal Polisi Martuani Sormin menjadi plt gubernur Sumatra Utara. Keduanya akan mengisi posisi gubernur setelah masa jabatan Ahmad Heryawan dan Tengku Erry selesai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
