REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK BARAT -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat terus mengupayakan kebutuhan infrastruktur publik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dari berbagai bidang. Di antaranya sektor pendidikan, kesehatan, perindustrian, perdagangan, pertanian, pariwisata, dan lain lain.
"Tidak hanya infrastruktur pembangunan, sumber daya manusianya juga akan diberdayakan," ujar Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid saat peresmian pemanfaatan hasil pembangunan tahun anggaran 2017 di halaman Puskesmas Suranadi, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, Senin (29/1) kemarin.
Fauzan menyampaikan, berbagai upaya tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan kewirausahaan, menggairahkan investasi, sektor pariwisata, serapan tenaga kerja, ketahanan pangan daerah, dan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.
Selain pembangunan yang bersifat fisik, lanjut Fauzan, Pemkab Lombok Barat juga memberi perhatian terhadap pembangunan yang bersifat nonfisik dalam bentuk pembangunan manusia dan sistem seperti pemberdayaan masyarakat, reformasi birokrasi, penerapan teknologi informasi berbasis aplikasi, peningkatan kualitas tenaga pendidik, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh dan lain sebagainya.
"Keseluruhan pembangunan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik diharapkan berjalan dengan baik dan tepat sasaran karena konsisten mengacu pada visi, misi, rencana strategis dan program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat," ucap Fauzan.
Fauzan menambahkan, saat ini pembangunan jalan akan lebih ditekankan pada aspek kualitasnya melalui kebijakan barunya, Pemkab Lombok Barat membangun kualitas jalan dengan standar nasional atau provinsi.
Fauzan menyebutkan, terdapat 691 paket hasil pembangunan pada 2017 yang diresmikan, terdiri atas 94 paket dari Dinas Pendidikan, 18 paket dari Dinas Kesehatan, 23 paket dari Dinas perdagangan, 61 dari Dinas Pertanian, 19 paket dari Dinas Pariwisata, dan 273 paket dari Dinas PUPR Lombok Barat. Seluruh proyek tersebut menelan anggaran Rp 293 miliar lebih yang terdiri atas APBD, APBN dan bantuan Pemerintah Australia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika