REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Paramadina Toto Sugiarto menilai, alasan rencana penunjukan dua perwira tinggi aktif Polri sebagai pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) dan Sumatera Utara (Sumut) mengada-ada. Menurutnya, wajar jika rencana tersebut memunculkan dugaan dan kecurigaan tidak netral dalam Pilkada di dua wilayah tersebut.
Toto mengatakan, penunjukan kedua perwira tinggi polisi tersebut dengan alasan tingkat kemanan daerah saat menjelang pilkada tinggi, mengada-ada. Sebab, keamanan itu mutlak tugas dari kepolisian. "Keamanan itu adalah mutlak tugas dari kepolisian. Kalau polda disana ya tugas nya mereka disana. Artinya kapolda disana itu yang bertanggungjawab menjaga keamanan, bukan plt Gubernur. Itu mengada-ada ya," kata Toto ketika dihubungi Republika.co.id, Senin (29/1).
Justru dengan penunjukan kedua perwira tinggi tersebut disaat momen Pilkada, lanjut Toto, akan menimbulkan kecurigaan tidak netral terhadap kepolisian itu sendiri. Polri, katanya, bisa di cap sebagai institusi yang berusaha untuk memasuki ranah politik. "Padahal polisi memang sudah diluar politik," ujarnya.
Kemudian juga, seorang polisi lanjut Toto, tidak bisa rangkap jabatan diluar tugas-tugas kepolisian. Seorang polisi, katanya, bisa saja ditugaskan seperti di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Narkotika Nasional (BNN), yang memang ada kaitannya dengan tugas dari kepolisian. "Tetapi kan untuk di eksekutif tidak ada kaitannya langsung dengan kepolisian," tambahnya.
Menurut Toto, selain perwira tinggi kepolisian tersebut, masih banyak yang bisa ditunjuk untuk menjadi pj Gubernur. Seperti pejabat eselon 1 yang ada di Kementerian, kata Toto, yang seharusnya diprioritaskan terlebih dahulu.
"Jadi eselon 1 di seluruh Kementerian itu banyak, termasuk juga misalnya di pemda-pemda itu sendiri, pasti ada eselon 1-nya. Tentu mereka layak untuk diberi tugas menjadi plt Gubernur selama Pilkada berlangsung," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
