REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat melakukan penyisiran kepada warga yang terdampak gempa 6,1 Skala Richter (SR) di Kabupaten Sukabumi, Ahad (28/1). Langkah ini dilakukan untuk memastikan korban gempa menerima bantuan.
Dirjen yang mewakili Menteri Sosial Idrus Marham memantau dan memastikan proses tanggap darurat berlangsung dengan baik. Lokasi yang didatangi dirjen adalah Desa Bantarsari Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi.
"Penyaluran seluruh bantuan harus merata dan proporsional sesuai kebutuhan di lapangan," ujar Harry dalam keterangan persnya kepada wartawan di Sukabumi. Oleh karena itu kata dia pihaknya terus memonitor dan meminta tim untuk menyisir para korban gempa.
Harry menerangkan, total bantuan yang disalurkan untuk gempa di Lebak dan Jawa Barat sebesar Rp 2,5 miliar. Bantuan ini kata dia dalam bentuk logistik, santunan untuk ahli waris dua korban meninggal, serta kendaraan siaga bencana berupa mobil tangki air.
Tim Kemensos ujar Harry, telah turun ke lapangan dan melakukan pendataan sejak kejadian gempa. Mereka lanjut dia melakukan tiga hal secara bertahap yakni membangun tenda dan dapur umum untuk pengungsi, memberikan bantuan untuk rumah yang rusak akibat gempa dan menyiapkan jaminan hidup.
Sementara bantuan stimulan pemulihan sosial ungkap Harry diberikan jika semua persyaratan telah terpenuhi dengan dilakukan assesment dan penilaian langsung. Langkah ini kata dia dilakukan oleh petugas pusat dan dinas sosial provinsi maupun kabupaten atau kota.
Harry menambahkan, Kemensos telah meminta Dinas Sosial Provinsi Banten dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat serta Taruna Siaga Bencana (Tagana) melakukan distribusi logistik ke lokasi terdampak. Bantuan logistik sambung dia diberikan kepada korban yang mengalami kerusakan rumah berat dan saat ini mengungsi di tenda pengungsian maupun kerabatnya.
Menurut Harry, tim dari Direktorat Perlindungan Sosial dan Korban Bencana Alam (PSKBA) juga melakukan pendampingan dan asesmen kebutuhan pengungsian. "Tim yang turun berkoordinasi dengan dinas sosial provinsi dan kabupaten untuk melakukan verifikasi awal terkait rumah rusak. Hal ini nantinya menjadi dasar pemberian bantuan pembangunan rumah dan bantuan logistik yang tepat sasaran," kata Harry.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
Advertisement
