REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno membenarkan program rumah DP nol rupiah akan bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Skema pembiayaan akan menggunakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) program Kementerian PUPR.
"Oh iya, harus bekerja sama (dengan Kementerian PUPR)," kata Sandi di Balai Kota, Jumat (26/1) malam.
Sandi mengatakan, Pemprov DKI hanya akan menyubsidi DP satu persen dari harga rumah yang disyaratkan program FLPP atau kredit perumahan rakyat (KPR). Subsidi dari Pemprov DKI itu berarti konsumen tidak perlu lagi membayar DP atau uang muka saat membeli rumah.
"(Subsidi dari Pemprov DKI) terhadap DP," ujar politikus Partai Gerindra ini.
FLPP merupakan pembiayaan perumahan dengan skema subsidi dari pemerintah, bekerjasama dengan bank nasional yang telah menyediakan fasilitas tersebut, di mana suku bunga rendah dan flat atau tak berubah selama masa cicilan. Bunga per tahun untuk program ini hanya lima persen dan jangka waktu cicilan sampai 20 tahun.
Di antara syarat yang ditetapkan Kementerian PUPR adalah penerima belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah. Selain itu, gaji atau penghasilan pokok tidak melebihi Rp 4 juta untuk rumah sejahtera tapak dan Rp 7 juta untuk rumah sejahtera susun.
KPR FLPP memang ditujukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), berpenghasilan tetap maupun tak tetap. Pemprov DKI telah meluncurkan tahap pertama pembangunan hunian vertikal bernama Klapa Village di Pondok Kelapa ini akan dibangun satu tower terlebih dulu dari rencana dua tower. Pengerjaannya ditargetkan selesai dalam 1,5 tahun.
Di tower pertama ini, akan dibangun 20 lantai dengan total 703 unit. 513 unit di antaranya bertipe 36 dan 190 unit tipe 21. Harga per unitnya untuk tipe 36 dengan dua kamar adalah Rp 320 juta, sementara tipe 21 seharga Rp 185 juta dengan satu kamar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika