Sabtu 27 Jan 2018 07:30 WIB

'Pemerintah Terlalu Bangun Fisik Papua daripada SDM'

Kasus gizi buruk dan campak di Asmat, Papua harusnya bisa diantisipasi

Rep: Eko Supriyadi/ Red: Bilal Ramadhan
Warga menunggu antrean saat berobat di Puskesmas Ayam di kampung Bayiwpinam, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Papua, Jumat (26/1).
Foto: Antara/M Agung Rajasa
Warga menunggu antrean saat berobat di Puskesmas Ayam di kampung Bayiwpinam, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Papua, Jumat (26/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk yang menimpa belasan ribu anak-anak dan balita di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, menurut Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, seharusnya dijadikan bahan koreksi serius terhadap pendekatan pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini. Pemerintah disebutnya terlalu mementingkan pembangunan fisik dan lalai membangun sumber daya manusia di Papua.

''Kasus KLB gizi buruk dan campak yang terjadi di Kabupaten Asmat, yang telah merenggut korban jiwa 70 anak, seharusnya bisa diantisipasi pemerintah. Apalagi, pemerintah sendiri yang menyampaikan gejala KLB ini sebenarnya telah berlangsung sejak September 2017. Kenapa penanganannya terlambat?'' kata Fadli, dalam siaran persnya, Jumat (26/1).

Ia mengungkapkan, sejak pertengahan tahun lalu masyarakat sebenarnya telah disuguhi data tingginya gizi buruk kronis yang menjangkiti 27,5 persen atau sekitar 6,5 juta anak Indonesia. Bukan hanya di Asmat, angka gizi buruk di Pulau Jawa juga masih tinggi.

Oleh karena itu, di tengah pembangunan infrastruktur yang jor-joran, tingginya angka gizi buruk ini seharusnya jadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah. ''Gizi buruk ini kenyataan di depan mata, sementara kebutuhan infrastruktur itu sifatnya  jangka panjang. Pemerintah seharusnya segera ubah haluan prioritas pembangunan,'' ungkapnya.

Fadli mengingatkan kembali pemerintah, bahwa salah satu agenda Nawacita mereka adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Jadi, tidak seharusnya pembangunan sumber daya manusia ini dikesampingkan di belakang pembangunan fisik, di bawah pembangunan infrastruktur.

Apalagi, lanjut Fadli, agenda pembangunan infrastruktur yang selama ini berjalan sebenarnya hanya berorientasi proyek, tidak berorientasi pada masyarakat. Sebab, ekses belanja infrastruktur bagi pemulihan ekonomi dan perbaikan kehidupan masyarakat terbukti tak banyak.

''KLB gizi buruk dan campak yang menimpa anak-anak Asmat ini adalah contohnya,'' jelas dia.

Pembangunan infrastruktur, menurut dia, telah membuat pemerintah abai persoalan-persoalan jangka pendek yang bersifat vital bagi masyarakat. Laporan Global Nutrition menunjukkan Indonesia menempati urutan tinggi dalam kasus gizi buruk, bahkan paling tinggi diantara negara-negara ASEAN lain. Angka gizi buruk Indonesia hanya lebih rendah dibanding Laos.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement