REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kesal dengan media yang dinilainya 'menggoreng' isu pengaturan becak di beberapa daerah di Ibu Kota. Ia menganggap apa yang disampaikan di media tersebut keluar dari substansi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam pengaturan becak.
"Saya kan selalu bilang hampir semua kebijakan itu kami tata dulu, tapi kan ini sudah ada satu media yang mulai dari beberapa pekan lalu, you know lah siapa," kata Anies di Balai Kota, Jumat (26/1).
Anies mengaku, tak ingin kebijakannya yang belum matang dipublikasi lebih dulu. Rencana pengaturan becak di tempat-tempat tertentu, kata dia, telah diinformasikan oleh media tertentu seolah-olah akan kembali beroperasi di jalanan Ibu Kota. Padahal, yang direncanakan adalah penataan di tempat tertentu. "Sebenarnya belum ada yang berubah kok di lapangan, yang ramai itu pembicaraan di media," jelas dia.
Anies mengatakan, sampai saat ini konsep penataan becak terus digodok. Semua becak yang masih ada di Jakarta akan didata untuk penataan ini.
Jumlah becak, lanjut Anies, tak akan bertambah, tetapi yang ada akan ditata sesuai peruntukan di wilayah-wilayah tertentu. Pengaturan pemilik becak pun hanya untuk yang ber-KTP DKI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
