REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly meminta Partai Hanura untuk segera menyelesaikan rekonsiliasi supaya tetap bisa mengikuti tahapan verifikasi partai politik di tahun ini. Sebab perlu adanya soliditas parpol untuk bisa terverifikasi.

"Kita harapkan, kita mendorong terus karena ini tahapan Pilkada dan verifikasi partai politik, ini memerlukan soliditas masing-masing partai politik," tutur dia di kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/1).

Yasonna mengungkapkan, saat ini Hanura sedang dalam proses rekonsiliasi. Ia mendapat laporan bahwa Wiranto dan Oesman Sapta Odang (OSO) telah mengadakan pertemuan terkait upaya rekonsiliasi itu. Kedua kubu yang awalnya berseberangan, yakni antara OSO dan Daryatmo, pun sudah menemukan titik temu.

"Hanura sekarang dalam proses rekonsiliasi, sudah ada beberapa pertemuan saya dapat laporan, sudah ada beberapa kali pertemuan antara Pak Wiranto dan Pak OSO, sudah ada understanding. Saya melihat sudah terjadi rekonsiliasi di antara dua kelompok itu," tambah dia.

Yasonna juga menjelaskan, Kemenkumham akan membuat Surat Keputusan (SK) kepengurusan Partai Hanura yang baru berdasarkan hasil rekonsiliasi. Karena itu, tentu membuka kemungkinan akan adanya perubahan struktur kepengurusan Partai Hanura dari SK yang ada saat ini. "(SK yang baru akan diproses) dari hasil rekonsiliasi," kata dia.

Sebelumnya Partai Hanura mengalami dualisme kepengurusan, yakni kubu Daryatmo dan kubu OSO. Kubu Daryatmo sebelumnya mengklaim telah memberhentikan jabatan ketua umum OSO karena sejumlah masalah lalu mereka menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Munaslub ini menghasilkan ketua umum Daryatmo. Namun belakangan Partai Hanura dilaporkan sedang dalam proses rekonsiliasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika