REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA — Gerakan Pemuda Ansor Kota Surabaya menyatakan siap dilibatkan dalam melakukan pembinaan kepada para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Surabaya yang selama ini terjebak mengikuti gerakan radikalisme. Ketua GP Ansor Surabaya Farid Afif di Surabaya, Jumat (26/1), mengatakan, pihaknya menilai radikalisme sudah masuk ke lingkungan Pemkot Surabaya dengan adanya dugaan beberapa PNS yang mengikuti aliran-aliran radikal.
"Kami siap dilibatkan dalam hal pembinaan kepada para PNS. Sudah sepatutnya kita besinergi, sebab apabila dibiarkan akan menghawatirkan," katanya.
Ia mengatakan radikalisme tidak bisa dibiarkan apalagi sampai masuk ke isntansi pemerintah karena akan menjadi benalu yang menghambat jalannya roda pemerintahan yang sudah final berdasarkan Pancasila dan UUD 45.
Kasetma Banser Surabaya Muhammad Hasyim Asyari mengatakan tidak elok ketika mereka bekerja di lingkungan pemerintahan namun masih memegang faham-faham radikal. "Ini kontraproduktif, satu sisi mereka dibiayai oleh APBN dan APBD, di sisi lain justru memegang faham yang tidak mendukung tegaknya NKRI," kata dia.
Dia melanjutkan perlu adanya pembinaan kepada mental para pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya. Untuk itu, katanya, Ansor siap dilibatkan dalam rangka meluruskan paham para pegawai pemerintahan di Kota Surabaya yang tidak sejalan dengan NKRI.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya mengatakan siap bersinergi dengan Ansor Surabaya dalam menangkal radikalisme di Pemkot Surabaya. Mengenai fakta adanya beberapa pegawai yang terindikasi masuk ke dalam faham radikalisme, Risma menyatakan sudah mengetahui.
"Dari gerak geriknya dari bicaranya, kami sudah tahu. Makanya mari kita lihat sama-sama, kalau ada yang terang-terangan menyusupkan paham semacam itu, langsung laporkan ke saya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
