REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Hasil penelitian Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi (PKSBE) Universitas Negeri Padang menemukan masyarakat Sumbar belum terlalu ramah terhadap wisatawan. Padahal keramahan merupakan salah satu faktor yang dipandang penting oleh pengunjung.
"Apa iya orang Minang kurang ramah kepada wisatawan. Tapi ini data yang tidak bisa dibantah," kata peneliti PKSBE UNP Doni Satria MSE, di Padang, Rabu (24/1).
Ia menyampaikan hal itu pada diseminasi penelitian dengan judul Analisis Kendala Investasi dan Upaya Terobosan Dalam Meningkatkan Investasi Sektor Perikanan dan Pariwisata Sumbar kerja sama PKSBE UNP dengan Bank Indonesia Perwakilan Sumbar.
Menurutnya belum ramah penerimaan masyarakat terhadap wisatawan bisa muncul dimana-mana, mulai dari pasar, angkutan umum dan lainnya, sehingga memunculkan penilaian yang kurang baik dari pengunjung.
Dia menduga kurang ramah masyarakat terhadap wisatawan diduga karena mereka tidak mendapatkan manfaatkan langsung dari kunjungan yang ada. "Atau malah sebaliknya bisa jadi masyarakat harus bersikap kurang ramah terlebih dahulu agar mendapatkan manfaat dari kunjungan wisata," kata dia lagi.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit meminta bupati dan wali kota di provinsi itu membersihkan praktik premanisme di kawasan objek wisata seperti parkir liar, penjualan makanan dan minuman dengan harga mencekik hingga pungutan tidak jelas.
Pariwisata tidak akan pernah maju jika kepala daerah tidak berani menertibkan aksi premanisme, harus berhadap-hadapan dan lakukan penertiban, kata dia lagi. Menurut dia, para pelaku aksi premanisme pada objek wisata sudah menjadi momok yang harus dibersihkan dan ditertibkan.
"Saya punya pengalaman ketika jadi Bupati Pesisir Selatan pada awalnya pendapatan asli daerah dari kawasan Carocok hanya Rp 40 juta per tahun, kemudian kami tata akhirnya naik menjadi Rp 1,6 miliar pada 2013 dan 2014 naik hingga Rp 3 miliar," katanya.
Ia menceritakan pernah bertemu seseorang yang mengaku harus lima kali membayar parkir saat berkunjung ke Bukittinggi akibat ulah premanisme, namun sekarang sudah ditertibkan. "Bahkan saya sendiri ketika sudah menjadi Wakil Gubernur datang ke Pantai Air Manis Padang juga kena peras harus bayar Rp 5 ribu," katanya lagi.
Ia menyampaikan jika para kepala daerah mau sebenarnya pencari pendapatan asli daerah dari pariwisata jauh lebih mudah syaratnya benahi objeknya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
