REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus berupaya memberikan bantuan untuk masyarakat suku Asmat yang mengalami kejadian luar biasa (KLB) wabah campak dan gizi buruk. Hal ini pula yang membuat banyak anak-anak dan orang tua meninggal akibat kejadian tersebut.
Jokowi mengatakan, sejauh ini pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan kejadian ini. Pada September tahun lalu Jokowi telah mengintruksikan Kementerian Kesehatan meninjau ke lokasi yang ada di Provinsi Papua tersebut.
Kemudian dua-tiga minggu yang lalu dia juga telah meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk memberikan bantuan dan mengirimkan tim kesehatan menuju ke sana.
"Memang lokasinya sangat susah sekali lagi. Jangan membayangkan lokasi itu seperti di Jawa, lokasi di sana adalah hutan belantara, antara kota dan distrik-distrik ini jauh, alam satu distrik juga banyak masyarakat yang terpisah hanya ada 30-40 kepala keluaga (KK)" ujar Jokowi sesaat sebelum berangkat ke Srilanka di Bandara Halim Perdanakusuma, Rabu (24/1).
Di sisi lain, masyarakat di Asmat juga masih memegang teguh hak ulayat atau kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya. Hal ini membuat sejumlah bantuan dari pemerintah tidak memungkinkan menjangkau mereka.
"Saya tadi malam hanya ingin memastikan apakah memungkinkan mereka ini dalam kelompok besar bisa kita relokasi, ternyata tidak memungkinkan karena masalah tradisi, masalah adat, masalah hak ulayat yang tidak mungkin," ujar Jokowi.
Untuk menjaga agar kejadian ini tidak terulang kembali, Jokowi mengatakan ada tiga hal yang harus segera diselesaikan. Pertama, pemerintah harus bisa menyelesaikan pembangunan infrastruktur di daerah hingga ke pelosok-pelosok.
Ini harus bisa dirampungkan agar masyarakat yang terisolasi aksesnya bisa semakin terbuka ketika ada proses yang harus dilakukan seperti sekarang. Kedua adalah membangun pertanian.
Karena persoalan kejadian ini juga berkaitan dengan masalah pangan dengan kebiasaan berpindah-pindah untuk mencari pangan. Untuk itu Jokowi bersama Bupati Asmat dan Gubernur Papua setuju dalam membangun sektor pertanian sehingga masyarakat yang sering berpindah-pindah mencari bahan pangan bisa menetap.
Terakhir adalah vaksinasi. Proses ini memang tidak mudah bagi dokter untuk masuk ke dalam hutan dan melakukan vaksinasi dengan akses yang sulit dijangkau. Meski demikian pemerintah akan terus berupaya agar vaksinasi ini bisa didapat masyarakat Asmat.
"Tapi vaksinasi untuk mereka banyak yang tidak mau, ini fakta di lapangan. Sehingga memang butuh pendekatan-pendekatan," ujar Jokowi.
Dia menerangkan bahwa anggaran kesehatan di Papua berdasarkan laporan dari Gubernur cukup besar. Namun, dalam mengimplementasikan anggaran yang ada di lapangan tidak semudah yang dibayangkan dengan akses jalan yang menyulitkan.
"Semua tahapan harus dilakukan sambil jangka pendek urusan kesehatan tetap ditangani," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
