REPUBLIKA.CO.ID BANDUNG -- PDAM Tirtawening kembali melakukan kerjasama (MoU) perpanjangan bersama Polda Jabar terkait pengamanan asset di seluruh wilayah kerja Perusahan Umum Milik Daerah (BUMD) Kota Bandung, Senin(22/1). Kerja sama yang kedua kalinya itu, ditandatangani oleh Direktur Utama PDAM Tirtawening Sonny Salimi dengan Direktur Binmas Kepolisian Daerah Jawa Barat Kombes POL Badya Wijaya.
Menurut Direktur Utama PDAM Tirtawening Kota Bandung Sonny Salimi, kerja sama yang dalam bidang pelayanan air minum dan air limbah di Kota Bandung dengan Polda Jabar ini merupakan yang kedua. Yakni, perpanjangan kerja sama setelah MoU pertama selesai dalam waktu tiga tahun.
"Hari ini, kami lakukan lagi perpanjangan kerja sama dengan penandatanganan MoU dan Penandatanganan Kerjasama (PKS) antara PDAM Tirtawening Kota Bandung selaku BUMD dengan Polda Jabar," ujar Sonny di Hotel Grand Mercure Setiabudi, Senin petang (22/1).
Sonny mengatakan, perpanjangan kerja sama kali ini akan dilakukan selama dua tahun. Ia berharap, dengan adanya kerja sama tersebut iklmim usaha tetap terjaga secara kondusif sehingga dapat memberikan pelayanan optimal kepada msyarakat. "Selama saya menjabat sih belum ada gangguan berarti," katanya.
Namun, kata dia, melalui kerja sama ini tetap akan menjaga kondusifitas kamtibmas agar pelayanan air minum kepada masyarakat tetap berlangsung maksimal. PDAM tirtawening Kota Bandung, memiliki sekitar 160-an asset yang perlu diamankan. Jumlah itu tersebar tidak hanya di wilayah Kota Bandung. Tetapi, ratusan asset itu tersebar di wilayah Kabupaten Bandung, Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Karena itu, untuk mempermudah koordinasi dilakukan kerjasama bersama Polda Jabar.
Jadi, kata dia, perlu ditegaskan kerja sama ini tidak sepenuhnya personel kepolisian diturunkan untuk menjaga asset milik PDAM. "Kami jugakan punya petugas keamanan, nah, petugas ini nantinya mendapatkan pembinaan dan pelatihan dari personel Polda Jabar dalam hal pengamanan," katanya.
Kasubdit Kerma Ditbimas Polda Jabar AKBP Natasha Simanungkalit mengatakan, perjanjian kerja sama ini dilakukan untuk durasi selama tiga tahun ke depan. Personil yang ditempatkan ini, ada 5 orang untuk yang menjaga aset. "Dia bisa fleksibel saja nanti dia dibutuhkan dimana. Nanti yang dua orang itu sebagai petugas penghubung dari Binmas, “ katanya.
Disinggung mengenai kemungkinan adanya tindak pidana terkait pengamanan aset dan objek kerja sama lainnya, Natasha mengatakan, segala bentuk tindak pidana akan diproses. Namun, selama ini belum pernah terjadi kejadian seperti itu yang mengarah kepada tindak pidana.
“Semua tindakan dan perilaku yang menyangkut pidana ya dieksekusi. Kalau masuk ke ranah pidana ya tentunya diusut diselesaikan,” kata Natasha.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
