REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Sejumlah orang berprofesi guru honor, ketua RT, dan masyarakat berunjuk rasa ke kantor Gubernur Lamupung dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Senin (22/1). Mereka mendesak kejati membantu mereka membagikan dana bagi hasil (DBH) ke gubernur Lampung yang tak kunjung cair.
Iring-iringan kendaraan menuju kantor gubernur Lampung dari rumah makan Begadang Resto di Telukbetung, Bandar Lampung, membuat arus kendaraan yang melintas menjadi macet. Sejumlah kendaraan terpaksa mengalihkan laju kendaraan ke jalur alternatif untuk menghindari massa yang berunjuk rasa.
Di kantor gubernur perwakilan guru honor, ketua RT, dan masyarakat berorasi. Menurut Rudi, salah seorang orator menyatakan, pihaknya mendesak gubernur segera mencairkan DBH kepada Pemkot Bandar Lampung, karena banyak sektor yang terhambat pembayarannya akibat DBH dari Pemprov Lampung tidak kunjung ditransfer.
"Kami menunggu gubernur mencairkan dana bagi hasil Pemkot Bandar Lampung. Karena banyak yang terhambat gara-gara dana tersebut tidak cair-cair," kata Rudi, yang mengaku salah satu guru honor di Kota Bandar Lampung.
Menurut dia, tidak saja insentif guru honor yang terhambat pembayarannya. Namun juga insentif ketua RT, kepala Lingkungan, dan elemen lainnya juga terhambat karena dana tersebut tidak pernah ditransfer ke Pemkot Bandar Lampung.
Setelah puas di Kantor Gubernur Lampung, massa bergerak ke Kantor Kejati Lampung. Setelah berorasi di depan pintu gerbang kantor Kejati, massa mendesak masuk halaman kantor, karena tidak mendapat respon dari pejabat kejati, setelah beberapa jam berunjuk rasa.
Massa mendesak kejaksaan mengusut DBH yang mandek di Pemprov Lampung. Sempat terjadi kericuhan karena dilarang masuk, salah seorang perwakilan kejati menemui pengunjuk rasa.
Asisten Intel Kejati Lampung Leo Simanjuntak, berjanji akan membantu menyelesaikam persoalan pengunjuk rasa tersebut. "Kami akan bantu menanyakan dana tersebut kenapa belum juga dibayarkan," katanya.
Setelah mendapat respons dari Kejati, massa berangsur meninggalkan kantor kejati, dan melanjutkan berorasi di kantor Gubernur Lampung. Aksi tersebut diikuti sejumlah ketua RT yang dihimpun masing-masing lurah, agar DBH segera dibayarkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
