REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Bulog Jabar bersama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, menyalurkan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) 2018 Tingkat Provinsi Jawa Barat, Senin (22/1).
Menurut Ahmad Heryawan, penyaluran tahap pertama ini dilakukan ke seluruh kabupaten yang ada di Jawa Barat berjumlah 18 kabupaten. Pendistribusian rastra kali ini, mencapai 21.982.000 kg yang akan disalurkan kepada 2.198.273 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
"Setiap KPM akan menerima 10 kg beras," ujar Ahmad Heryawan yang akrab disapa Aher usai melepas empat truk pendistribusi program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) 2018 Tingkat Provinsi Jawa Barat di area Parkir Barat Gedung Sate, Jl. Diponegoro Kota Bandung, Senin (22/1).
Aher mengatakan Rastra atau pangan ini merupakan hak masyarakat. Oleh karena itu, ada atau tidak ada gejolak harga beras, Bansos Rastra tersebut harus sampai ke tangan masyarakat. "Apalagi, sekarang ada sedikit gejolak pangan, saya kira ini akan membantu menyelesaikan segera. Karena, bagi masyarakat tidak mampu akan langsung mendapatkan beras rastra secara gratis," kata Aher.
Aher mengatakan, ke depan Rastra akan dibagikan dalam bentuk uang. Sehingga, Bulog tidak akan mempunyai jumlah beban serapan. Oleh karena itu, mulai Juli 2018 nanti, Jawa Barat akan membagikan rastra dalam bentuk uang. "Ketika dihadapkan pada regulasi tidak fleksibel akan sulit juga. Hampir dipastikan manakala harga di pasaran untuk harga gabah kering giling lebih tinggi dibanding dengan harga bulog (HPP), pasti mayarakat menjualnya keluar kan," kata Aher seraya mengatakan, kalau hal ini terjadi dampaknya Bulog tidak punya persediaan beras, apalagi ketika ingin Rastra tidak ada persediaan beras.
Oleh karena itu, menurut Aher, ada dua solusinya. Pertama, adalah HPP harus fleksibel atau menyesuaikan dengan harga pasar sehingga Bulog akan aman. Kedua, kebijakan yang diambil Pemerintah saat ini Rastranya dalam bentuk uang bukan beras senilai rastra yang dibagikan dalam bentuk beras. "Itu yang akan dilakukan," katanya.
Salah seorang penerima Bansos Rastra, Juhi (73 tahun) mengaku mendapat beras rastra setiap tahun 15 kg, namun kali ini turun menjadi 10 kg. "Ya memang tidak mencukupi, tapi terima kasih atas bantuannya," kata Juhi.
Sementara, menurut Kepala Divre III Perum Bulog Jawa Barat M Sugit Tedjo Mulyono, terkait turunnya jumlah rastra yang diterima KPM tahun ini, penurunan jumlah rastra yang diterima KPM adalah kebijakan Pemerintah Pusat. "Kalau untuk kebijakan (jumlah beras yang diterima KPM) ada di Pemerintah Pusat ya karena kesepakatan," kata Sugit.
Sugit mengatakan, Bansos Rastra itu gratis diberikan lada KPM. Karena namanya, bantuan sosial maka pengalaman selama ini Bansos selalu di audit oleh BPK. Ia berharap, Ranstra ini bisa segera tersalurkan sehingga bisa menstabilkan harga beras yang ada di pasaran.
"Satu minggu saja, beras ini disalurkan saya yakin pasti turun karena kan jumlahnya 21 ribu. Ini bukan angka sedikit. Bahkan, kalau dibagi rata bisa akan lebih banyak lagi yang menerima," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
