REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai melakukan akrobat hukum dengan mengeluarkan putusan terkait verifikasi faktual partai politik (parpol) peserta pemilu. Seharusnya, putusan MK dihadirkan di saat yang tepat, jangan membikin gaduh. Semua pihak juga diminta untuk arif dan bijaksana selama tahun politik berlangsung.
"Kami sayangkan MK lakukan akrobat hukum," ujar Ketua DPP PDIP Arteria Dahlan dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/1).
Menurut Arteria, MK seharusnya bisa lebih bijak dalam mengeluarkan putusan. Keputusan yang dikeluarkan MK dinilai tiba-tiba, di saat tahapan verifikasi sudah berjalan. "Tapi ya kita tetap menghormati dan menjunjung tinggi itu semua," tuturnya.
Ia juga merasa tak yakin, keputusan verifikasi faktual yang secara tiba-tiba tersebut dapat meningkatkan demokrasi. Ia kemudian meminta, putusan MK soal verifikasi faktual ini merupakan putusan yang terakhir. Itu karena, banyak hal yang diputuskan nantinya, akan menimbulkan banyak preseden.
PDIP sendiri sudah sedari awal mempersiapkan diri untuk kondisi terburuk sekalipun. Arteria menerangkan, jauh hari sebelum UU Pemilu sidangkan di MK, pihaknya sudah menginstruksikan pada pengurus-pengurus dari pusat hingga ke daerah untuk mempersiapkan diri.
"Untuk mempersiapkan diri terhadap enam item yang tadi, masalah kantor, masalah aparatur, masalah keterwakilan perempuan harus sudah tuntas. Sebagai informasi, kami adalah partai yang sama sekali tidak terganggu dengan keputusan MK," tuturnya.
Meski demikian, lanjutnya, selaku partai penguasa PDIP juga ingin mengingatkan, bagaimana putusan mahkamah seharusnya dihadirkan di saat yang tepat. Jangan sampai, putusan yang dihadirkan justru membuat gaduh dan menimbulkan polemik.
"Setelah hari ini kita nggak tahu akan ada putusan apalagi nanti ke depan. Hari ini, tahun ini, kita menjalankan tahun politik. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kita menghadapi pilkada serentak, 171 pilkada daerahnya besar-besar pemilihnya sangat banyak," ujar dia.
Apabila satu wilayah terusik, Arteria menjelaskan, maka akan berdampak ke yang lain. Karena itu ia menginginkan semua pihak untuk lebih arif dan bijaksana.
"Kami DPR berusaha mendisiplinkan diri mengeluarkan statemen, mengeluarkan gagasan, dan pola pikir. Kami juga mohon semua pihak, KPU, parpol, termasuk MK untuk lebih arif," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
