REPUBLIKA.CO.ID,  PADANG - Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf, menilai permasalahan wabah campak dan gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Asmat, Papua merupakan masalah yang butuh koordinasi banyak kementerian. Menurutnya, tak hanya Kementerian Kesehatan yang harus bergerak cepat untuk mengirimkan vaksin atau penanggulangan gizi buruk di sana, namun juga kementerian lainnya.

Hal ini lantaran permasalahan di lapangan ternyata cukup kompleks. Seperti, akses jalan menuju desa-desa di Asmat yang terbatas, pendidikan tentang gizi dan kesehatan yang kurang, pengetahuan bagi ibu menyusui yang minim, hingga bantuan sosial yang juga tak merata.

Kompleksitas permasalahan di Asmat, lanjut Dede, membuat Pemda setempat pun juga terlambat dalam melakukan penanganan wabah campak dan merebaknya gizi buruk di sana. Bahkan, berdasarkan informasi yang ia himpun, bantuan obat-obatan sempat tertahan di Timika. Butuh pengawalan TNI agar pasokan bantuan obat-obatan dan makanan bisa tiba di Asmat.

"Ini urusan lintas kementerian. Misal, perhubungan harus pastikan akses jalan, menteri PPA harus gencarkan pendidikan bagi ibu menyusui, menteri pendidikan harus pastikan pendidikan gizi dan kesehatan tersampaikan. Mensos, ratakan pemberian bantuan," jelas Dede, Jumat (19/1).

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat melaporkan bahwa tercatat sampai tanggal 15 Januari 2018, terdapat 61 orang yang tewas akibat kasus gizi buruk. Sampai saat ini, dia mengatakan, masyarakat Asmat masih membutuhkan bantuan kesehatan, tenaga medis dan makanan bergizi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika