Menelisik Posisi Wiranto di Tengah Konflik Partai Hanura

Oleh: Febrianto Adi Saputro, Dessy Suciati Saputri

REPUBLIKA.CO.ID, Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura kubu Sekjen Syarifuddin Sudding yang digelar (kubu Ambhara) di kantor DPP Partai Hanura, Cipayung, Jakarta, Kamis (18/1), berlangsung tak lebih dari tiga jam. Munaslub yang dihadiri sebanyak 27 DPD dan 401 DPC se-Indonesia tersebut menghasilkan tiga keputusan.

Keputusan yang pertama, yaitu pencopotan ketua umum Partai Hanura periode 2015-2020 Oesman Sapta Odang (OSO. Kedua, Partai Hanura kubu Sudding resmi menunjuk Marsekal Madya (Purn) Daryatmo sebagai ketua umum hingga 2020.

"Dari seluruh nama yang masuk, hanya satu nama yang ada, yaitu Marsekal Madya Purnawirawan Daryatmo. Maka, kita tetapkan dulu Pak Daryatmo sebagai ketum, setuju?" tanya ketua pimpinan sidang, Rofinus Hotmaulana Hutauruk, kepada forum di kantor DPP Partai Hanura, Kamis (18/1).

Sebelumnya, beberapa perwakilan DPD Partai Hanura dari beberapa daerah juga menyampaikan aspirasi mereka dalam munaslub tersebut. Seolah ingin membuat posisi Daryatmo terkesan lebih terlegitimasi, Ketua DPP Partai Hanura Dossy Iskandar juga membacakan pesan singkat dari Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto.

Oesman Sapta Odang, memimpin prosesi pengucapan sumpah janji dua orang anggota MPR RI.

Inti suratnya menyatakan bahwa Wiranto mendukung munaslub dan legawa Partai Hanura dipimpin oleh orang yang berkualitas, bermoral, dan memiliki kemampuan manajerial yang andal.

"Saya sangat sadar bahwa eksistensi partai, besar kecilnya partai akan sangat bergantung pada kekuataan riil pemilik partai, yakni seluruh anggota dan simpatisannya di seluruh Indonesia, bahkan mancanegara yang diwakili DPD dan DPC," katanya.

Ketiga, dalam munaslub tersebut diputuskan bahwa Partai Hanura menetapkan dukungan calon presiden kepada Joko Widodo di Pilpres 2019 mendatang.

Usai ditunjuk sebagai ketua umum Partai Hanura terpilih dari kubu Sudding, Daryatmo mengatakan, sebagai orang yang lebih muda, dirinya menyatakan siap menemui OSO kapan pun. "Kalau perlu sekarang pun saya siap bertemu beliau. Karena kita semua saudara," ujar Daryatmo.

Partai Hanura kubu OSO dan kubu Sudding sempat memanas sejak Senin (15/1) lalu. Aksi saling pecat dan tunjuk sekjen pun terjadi. Hingga hari ini Partai Hanura kubu Sudding menggelar munaslub dan mencopot OSO dari jabatan ketua umum. Semenjak pergolakan terjadi, kedua kubu belum pernah bertemu.

Pengakuan Wiranto

Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto tak menghadiri munaslub. Dia sehari sebelumnya juga menolak diadakannya munaslub. Namun, pada Kamis (18/1) pagi, dia mengirimkan surat dukungan yang dibacakan saat munaslub.

Salah satu bunyi kutipan surat itu: Untuk itu saya legawa dan akan mendukung sepenuhnya Partai Hanura dipimpin orang-orang yang berkualitas, bermoral, dan memiliki kemampuan manjerial yang andal melalui proses konstitusi Partai Hanura.

Sebagai ketua Dewan Pembina yang mendirikan partai ini, saya sangat sadar bahwa besar kecilnya partai akan sangat pada kekuatan riil pemilik partai ini, yakni seluruh anggota dan simpatisannya di seluruh Indonesia, bahkan mancanegara yang diwakili DPD (pengurus prov) dan DPC (pengurus kab/kota).

Munaslub Hanura: Ketua Umum Partai Hanura terpilih Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo (tengah) foto bersama usai terpilih sebagai ketua umum pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura di Kantor DPP Partai Hanura, Cipayung Jakarta Timur, Kamis (18/1).

Setelah munaslub, ratusan kader berbondong-bondong menuju kediaman Wiranto. Namun, mereka belum bisa bertemu karena yang bersangkutan sedang rapat di Istana Presiden.

Namun, di Istana Presiden, Wiranto menegaskan soal dukungannya dalam munaslub. Wiranto mengatakan, keputusan untuk mengganti OSO dan menunjuk Daryatmo merupakan keinginan para pemilik partai. Ia menjelaskan, pemilik partai bukanlah pengurus pusat, ketua umum, ataupun dewan pembina. Namun, pemilik partai adalah seluruh anggota partai yang diwakili oleh para pengurus DPD DPC se-Indonesia.

Tatkala sudah melampaui dua pertiga, mereka itu kekuatan nyata. Wiranto mengaku menghormati hak politik anggota sebagai pemilik partai. Ia pun akan mendukung keinginan anggotanya apabila berdasarkan kebenaran.

Kubu OSO tak akui munaslub

Partai Hanura kubu OSO menggelar konferensi pers menyikapi dinamika yang terjadi di internal Partai Hanura. Wakil Ketua Umum Partai Hanura kubu OSO, Gede Pasek Suardika, menyatakan bahwa segala kegiatan yang dilakukan di luar dari kepengurusan yang diakui Kementerian Hukum dan HAM adalah tidak resmi.

"Kegiatan apa pun yang sekarang berlangsung kemudian dikonfirmasi kepada kami itu kami katakan tidak ada urusan dengan DPP Partai Hanura yang sah diakui oleh negara," kata Pasek di Hotel Manhattan, Jakarta, Kamis (18/1) malam.

Pasek pun mengimbau kubu Sudding untuk kembali ke kubu OSO yang mengaku memiliki SK Kumham. Pasek menilai dinamika dalam berpolitik adalah sesuatu hal yang biasa terjadi.

Terkait dengan tuduhan terhadap OSO yang menyebutkan melakukan penggelapan uang partai sebesar Rp 200 miliar, Pasek menegaskan, hal itu tidak tepat. "Tolong hati-hati menuduh kalau tidak ada bukti yang kuat. Itu berbahaya, bisa pidana," kata Pasek.

Sebelumnya, KPU yang sudah meloloskan Hanura sebagai salah satu peserta Pemilu 2019 tak mau ikut terbawa dengan pusaran konflik. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, KPU tetap berpegangan pada pengurus Hanura yang punya surat resmi dari Kementerian Hukum dan HAM.

Persaingan Wiranto-OSO

Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin berpendapat persaingan politik antara Wiranto dan OSO menjadi pangkal konflik Hanura. "Ada semacam aksi saling berebut pengaruh di antara keduanya dalam upaya mengukuhkan posisi tawarnya di hadapan Jokowi," ujar Said Salahudin, Kamis (18/1).

Dalam bahasa mudahnya, lanjut pengamat politik tersebut, persaingan politik keduanya tidak bisa dilepaskan dari agenda masing-masing dalam menyusun rancang-bangun politik Hanura pada Pemilu 2019. Walaupun Wiranto tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum sejak ditunjuk Presiden menjadi Menko Polhukam, jangan dikira Partai Hanura yang kemudian dipimpin OSO itu benar-benar tidak diurus oleh Wiranto.

Partai itu, jelas Said, didirikan dengan susah payah oleh Wiranto. Melalui partai itu pula beberapa kali dia mencoba mengadu nasib menjadi capres dan cawapres.

"Dia menanggalkan jabatan Ketua Umum Hanura dulu juga karena dipaksa oleh keadaan dan bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan karena Presiden melarangnya merangkap jabatan," ungkap dia.

Jadi selama dipimpin OSO, pada tingkat tertentu Wiranto masih tetap memainkan perannya dalam mengendalikan arah dan kebijakan politik Hanura yang dipimpin Ketua DPD RI itu. Minimal dia memainkan peran sebagai penyeimbang OSO ditubuh partai.

"Nah, munculnya konflik di internal Hanura saat ini saya kira menjadi sulit dibayangkan terjadi tanpa ada keterlibatan Wiranto di belakangnya," ujar Said.

Kalaupun tidak berperan sebagai aktor utamanya, ia menduga Wiranto sudah sejak awal telah memberikan anggukan kepala sebagai tanda restunya pada faksi yang ingin menggoyang OSO. Dugaan itu bisa saja muncul karena Wiranto sendiri tidak puas terhadap kepemimpinan OSO atau bisa juga Wiranto merasa agenda politiknya pada Pemilu 2019 berseberangan jalan dengan skenario politik yang dirancang OSO.

Di hadapan publik boleh saja Wiranto dan OSO saling rangkul dan memperlihatkan keakrabannya, tetapi di balik itu tidak menutup kemungkinan ada persaingan politik di antara keduanya, terutama dalam relasinya dengan Presiden.

"Wiranto kita kenal dekat dengan Jokowi. Tetapi OSO pun tak kalah dekatnya dengan sang presiden," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika