REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua PP Muhammadiyah, Prof Yunahar Ilyas, merasa kaderisasi yang dilakukan partai politik semakin menampilkan kegagalannya. Terlebih, kondisi itu memunculkan syarat baru yang harus dipenuhi calon-calon kepala daerah kepada parpol berupa mahar politik.
"Kita hanya minta pemilihan wali kota atau bupati dikembalikan ke DPRD," kata Yunahar saat ditemui di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (18/1).
Lagipula, ia menerangkan, sistem demokrasi yang dianut merupakan perwakilan, jadi untuk memilih tentu dapat dilakukan wakil-wakil rakyat di DPRD. Tapi, Yunahar menekankan, tidak semua pemilihan umum harus diwakilkan.
Menurut Yunahar, boleh-boleh saja pemilihan presiden, wakil presiden, gubernur atau wakil gubernur dilakukan secara langsung. Namun, tentu banyak penghematan yang bisa dilakukan jika pemilihan wali kota dan bupati dikembalikan ke DPRD.
"Tentu tetap ada ongkosnya (biaya pemilu), tapi lebih kecil," ujar Yunahar.
Ia menekankan, alternatif itu tentu tidak menjamin semua pilihan DPRD bersih, atau DPRD yang memilih itu sendiri bersih. Tapi, secara logika, ongkos politik yang harus ditanggung calon-calon kepala daerah itu tentu akan lebih kecil.
Logikanya, lanjut Yunahar kalau ongkos politik tidak besar, tidak ada tekanan mencari uang. Di sisi lain, jika ongkos pencalonan sudah besar tentu ada utang, yang membuat ada tekanan membayar orang, sehingga yang jujurpun terpaksa melakukan penyimpangan.
Yunahar melihat, kondisi itu yang selama ini dibiarkan dan memunculkan seperti budaya baru adanya mahar politik. Karenanya, tidak heran banyak kepala-kepala daerah yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Selain biaya lebih murah, resiko terpecahnya masyarakat lebih kecil, tapi ini tentu tidak disetujui partai politik, lembaga-lembaga survei," kata Yunahar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika