REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mempertimbangkan usul Real Estate Indonesia (REI) agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memberikan insentif kepada para pengembang yang membangun rumah dengan down payment (DP) 0 persen. Ia mengatakan usulan itu datang dari Pendiri REI, Ciputra, saat pengukuhan pengurus DPD Real Estate Indonesia (REI) Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/1).
Menurut Sandiaga, Ciputra mengatakan perlu ada insentif bagi para pengembang yang bersedia membangun rumah dengan DP 0 persen. "Tadi Pak Ci sampaikan perlu insentif. Kami akan pikirkan, Pak, insentifnya seperti apa, mungkin KLB, mungkin juga kemudahan perizinan," ujar Sandiaga.
Pengurus DPD REI Jakarta langsung bertepuk tangan mendengar ucapan Sandiaga tersebut. Sandiaga menjelaskan, perizinan merupakan salah satu hal yang banyak dikeluhkan para pengembang. Ia akan mempermudah perizinan pembangunan di Ibu Kota.
"Mungkin selanjutnya, kalau rumah DP 0 rupiah, karena ini cost of money-nya tinggi, kami buatkan fast track dari segi perizinan sehingga lebih bisa menarik buat teman-teman pengusaha properti," kata politikus Gerindra itu.
Ketua REI DKI Amran Nukman mengatakan, sebenarnya proyek ini dirasa berat bagi pengembang. Oleh karena itu, REI meminta keringanan berupa pemberian insentif.
"Kita seperti dibiarkan untuk dapat untung, tapi kita komitmen dan tanda tangan untuk bantu program Bapak," ujar dia.
Sebelumnya, Sebanyak 21 perusahaan properti yang merupakan anggota Real Estate Indonesia (REI) menyatakan dukungan terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam program Rumah Down Payment (DP) 0 Rupiah. Ketua REI DKI Amran Nukman HD mengatakan pernyataan ini akan disusul dengan beberapa kesepakatan lanjutan.
Secara teknis, Amran mengatakan akan dibentuk tim kecil untuk membicarakan kesepakatan tersebut. Tim itu akan terdiri dari perwakilan pemprov dan REI DKI. Amran menyebut masih ada beberapa PR yang harus diselesaikan Pemprov sebelum program ini berjalan.
Misalnya, skema DP 0 Rupiah yang hingga kini masih dikoordinasikan dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Amran juga mengharapkan adanya terobosan dalam mengatasi masalah perizinan yang menjadi keluhan utama para pengembang. Selain itu, ada juga masalah ketersediaan lahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika