REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai Menteri Sosial Idrus Marham yang baru dilantik Rabu (18/1) memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah validasi dan verifikasi data penerima bantuan iuran atau PBI.
"Data PBI sangat penting diperbarui," kata Saleh, Kamis (18/1).
Menurut dia, data PBI penting diperbarui karena menjadi basis penerimaan bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat dari seluruh kementerian, termasuk bantuan program keluarga harapan, kartu Indonesia sehat, kartu Indonesia pintar dan beras sejahtera. Saleh menilai data PBI masih banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Dia mengaku banyak menemukan warga yang seharusnya layak dan pantas mendapat bantuan sosial, ternyata tidak terdaftar sebagai PBI. "Sebaliknya, ada banyak juga masyarakat yang kelihatannya mampu dan tidak layak menerima, malah justru menerima," tuturnya.
Memang Kementerian Sosial pernah melakukan verifikasi dan validasi data PBI, namun, menurut dia hasilnya masih belum baik. Masih banyak masyarakat yang mengadu karena merasa ditinggalkan. Di sisi lain, Saleh mengapresiasi pengangkatan politisi Partai Golkar Idrus Marham sebagai menteri sosial oleh Presiden Joko Widodo.
"Saya yakin beliau mampu melanjutkan penanganan masalah sosial dan kemiskinan di tanah air. Pengalamannya memimpin organisasi sosial dan politik menjadi modal utama," kata Saleh.
Ia menilai dari segi pengalaman, Idrus lebih dari cukup. Namun, dia masih perlu mempelajari apa yang ada di Kementerian Sosial. Walau sepintas mudah, dia menilai ada berbagai persoalan yang harus dituntaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
