REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik internal melanda Partai Hanura. Satu kubu yang mengadakan rapat di Hotel Ambhara, dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Sarifuddin Sudding, memecat Ketua Umum, Oesman Sapta Odang (OSO). Di lain tempat, di Hotel Manhattan, Jakarta Selatan, OSO memecat Sarifuddin Sudding dan menunjuk Herry Lontung sebagai Sekjen Partai Hanura yang baru.
Namun Wakil Sekjen Partai Hanura, Dadang Rusdiana yang berpihak pada kubu Ambhara menilai pemecatan Sarifuddin Sudding oleh OSO tidaklah sah. "Pemecatan Sudding oleh OSO tidak sah, itu ilegal. Bagaimana dia (OSO) mau pecat pak Sudding, tidak tak punya dasar, karena dia sudah dipecat," tegas Dadang Rusdiana, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (17/1).
Dadang menilai, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI itu tidak memiliki legitimasi lagi mengatasnamakan partai dalam mengambil suatu kebijakan, termasuk memecat Sudding. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh OSO adalah sebuah kepanikan. Apalagi OSO memecat Sudding tanpa alasan yang jelas dan tidak berdasar.
"Kalau kami memecat OSO alasannya sangat jelas. Berdasarkan Pasal 16 Ayat 1 AD/ART kami. OSO juga dianggap main-main dalam Pilkada," tegasnya.
Oleh karena itu, pihaknya segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengganti Ketua Umum OSO. Menurutnya, pencarian ketua umum baru paling lambat digelar pekan depan. Untuk sementara posisi Ketua Umum Partai Hanura diisi oleh Waketum Hanura Marsekal Madya (Purn) Daryatmo.
"Insya Allah Munaslub digelar besok. Untuk tempatnya antara di Bambu Apus atau di Hotel Sultan. Ini desakan seluruh kader Partai Hanura, yang menginginkan pak OSO diganti," kata Dadang Rusdiana.
Menurut Dadang, Munaslub yang akan digelar sudah sesuai dengan aturan dan telah diajukan oleh 27 Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura se-Indonesia. Maka dengan demikian, pihaknya memiliki lebih dari 400 DPC, dan sudah cukup mumpuni untuk menggelar Munaslub.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
