REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menargetkan peningkatan rata-rata lama sekolah (RTLS) sembilan tahun. Salah satunya adalah melalui penguatan program pembelajaran non-formal Kejar Paket C. Dimana jumlah kepesertaan program tersebut terus meningkat setiap tahunnya.
Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan non-Formal (PNF) Disdik Kabupaten Bogor, Amsohi, menjelaskan, jumlah peserta yang mengikuti kejar Paket C di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan tiga kali lipat.
Dari data Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, menyebutkan, peserta tahun ini mencapai 12 ribu orang. Sedangkan tahun sebelumnya hanya 4 ribu orang. Peningkatan diprediksi karena kesadaran masyarakat untuk mendapatkan ijazah setara SMA semakin tinggi.
"Mereka adalah siswa yang sempat dikeluarkan dari sekolah reguler," ucapnya kepada Republika.co.id, Rabu (17/1).
Tidak hanya paket C, Amsohi mencatat, peningkatan juga terjadi pada kejar paket B atau setara dengan SMP. Pada tahun lalu, peserta mencapai 6 ribu orang dan mengalami peningkatan menjadi 9 ribu peserta. Alasan serupa diprediksi menjadi dasar peningkatan ini.
Tapi, kondisi berbalik terjadi pada peserta kejar paket A atau setara SD yang mengalami penurunan sekira 300 orang. Yakni, dari 3 ribu peserta pada 2017, tahun ini peserta kejar paket A hanya 2.700 orang.
Amsohi melihat, penurunan itu dikarenakan jumlah anak usia SD yang putus sekolah juga telah berkurang. "Masyarakat semakin sadar bahwa anak-anak memang butuh mendapatkan pendidikan dasar," ucapnya.
Pendidikan non formal ini memang tengah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor guna mencapai target Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sembilan tahun. Menurut data Badan Pusat Statistik, RLS Kabupaten Bogor baru mencapai 7,7 tahun atau setara kelas 2 SMP.
Salah satu upaya yang sudah dilakukan adalah mengadakan 46 Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) untuk kejar Paket B dan C dengan menggunakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
Tidak hanya peningkatan fasilitas, Pemkab Bogor juga prioritas terhadap kesadaran untuk menempuh pendidikan di masyarakat. "Kalau masyarakatnya juga tidak punya target untuk mendapatkan pendidikan dasar juga susah mencapai RLS sembilan tahun," ujar Amsohi.
Tahun lalu, angka partisipasi kasar (apk) siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah masih rendah. Sebanyak 9,9 persen anak usia SD atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) tidak sekolah. Sementara, di tingkat SMP atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) mencapai 12,08 persen.
Bupati Bogor, Nurhayanti, menjelaskan, selain tingkat partisipasi, tantangan besar juga ditemui pada infrastruktur. Di antaranya, 50 sampai 86 persen SD Negeri di empat kecamatan, yakni Bojoggede, Cileungsi, Tajurhalang, Klapanunggal dan Sukaraja kelebihan kapasitas rombongan belajar.
Oleh karena itu, Pemkab Bogor akan fokus pada infrastruktur pendidikan pada 2018. "Meski tahun ini pembangunan lebih kepada meningkatkan kesejahteraan sosial, infrastruktur penunjang akan terus dikembangkan," ujar Yanti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
