REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar, Mahyudin membantah jika penunjukkan Idrus Marham sebagai Menteri Sosial sebagai upaya untuk mengakomodasi kepentingan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, Presiden tentu memiliki pertimbangan berdasarkan kemampuan dan kecocokan dengan Idrus Marham.

"Jadi tidak bicara ada deal-deal tapi itulah yang terjadi bahwa Golkar mendapat kepercayaan untuk menduduki pada saat ini kursi Mensos," kata Mahyudin di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/1).

Golkar pun menghargai dan menghormati keputusan presiden tersebut yang telah mempercayakan kader Partai Golkar dalam membantu Presiden.Dengan dilantiknya Sekjen Partai Golkar tersebut, Partai Golkar semakin memantapkan dukungan terhadap Jokowi pada 2019 mendatang sebagai capres.

Apalagi, dukungan tersebut sebelumnya sudah memutuskan dukungan terhadap Jokowi di Munas Partai Golkar beberapa waktu yang lalu. "Kalau dukungan kepada Pak Jokowi tanpa ada jabatan menteri saya kira Golkar sudah memutuskan dalam munas," kata Mahyudin.

Idrus Marham menggantikan Mensos sebelumnya, Khofifah Indar Parawansa yang mencalonkan diri sebagai calon gubernur pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Selain Idrus, Presiden Jokowi juga melantik beberapa sejumlah pejabat diantaranya KSAU yang akan diisi oleh Marsekal Madya TNI Yuyu Sutisna, Moeldoko yang akan menjabat sebagai Kepala Staf Presiden, serta Agum Gumelar yang akan dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika