REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR RI Esti Wijayanti berharap pemerintah menindaklanjuti kekurangan guru di seluruh Indonesia. Esti juga mempertanyakan roadmap yang akan dibuat untuk penyelesaian masalah guru tersebut, termasuk penyebaran guru. Karena sampai saat ini belum ada progres yang mampu menguatkan dan meyakinkan kita tentang bagaimana dengan persoalan guru itu ke depan.
"Persoalan kekurangan guru itu termasuk juga di dalamnya adalah masalah kesejahteraan guru. Saya berharap agar ada tindak lanjutnya," ujar politikus PDI Perjuangan, di Kompleks Parlemen, Selasa (16/1).
Menurut Esti, untuk guru yang PNS mungkin sudah tidak terlalu masalah. Hanya, untuk yang non-PNS, diperlukan diskusi lebih lanjut antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, Menkeu, dan juga Bapenas untuk menyelesaikan problem kesejahteraan guru. Apalagi, Presiden Joko Widodo pernah meminta supaya Kabupaten/Kota menyediakan anggaran bagi para guru honorer di tingkat PAUD.
"Perlu juga ada tindak lanjut terhadap sekolah-sekolah pada tingkatan yang lainnya, yakni SD, SMP, dan SMA," katanya.
Esti melanjutkan, tidak mungkin APBN mampu menyangga semua. Tetapi, jika APBN tidak mampu menyangga itu semua, perlu membuat regulasi supaya Kabupaten/Kota dan Provinsi mempunyai tanggung jawab untuk memberi anggaran yang lebih baik dari yang sudah ada sekarang ini. Tanpa regulasi tentu akan kesulitan. Pihaknya meminta kepada Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk bisa menambah alokasi anggaran itu.
"Sebab, problem pendidikan tidak mungkin bisa hanya diselesaikan dengan APBN," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
