REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meluncurkan secara resmi Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) yang mencakup 95 persen warga DKI. Capaian ini diperoleh melalui kerja sama dengan pemerintah pusat melalui implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Jakarta.
"Terima kasih telah menyaksikan dan menjadi bagian dari sejarah hari ini Universal Health Coverage (UHC) di wilayah DKI, kita canangkan. Dengan tingkat pencapaian 95 persen. Kita akan terus kejar (hingga 100 persen)," kata Sandi usai kegiatan peluncuran di Puskesmas Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Senin (15/1).
Sandiaga mengatakan, Jakarta menjadi provinsi pertama yang berhasil memenuhi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Angka 95 persen merupakan target warga yang menjadi peserta JKN berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Berdasarkan data dari Dinas Dukcapil, jumlah penduduk DKI Jakarta sebanyak 10.333.926 jiwa dan 9.817.230 (95 persen) jiwa telah menjadi peserta jaminan BPJS.
Adapun rincian data peserta BPJS DKI Jakarta adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai APBD sejumlah 5.616.126 jiwa, PBI yang dibiayai APBN sebanyak 792.303 jiwa, dan peserta non PBI (mandiri termasuk TNI-POLRI, swasta, PNS, BUMN) sebanyak 3.408.801 jiwa.
"Kita ada sekitar tiga persen lagi yang belum tercapai, sekitar 500-an ribu penduduk. Terkait rencana target realisasi, Pak Kepala Dinas Kesehatan (Koesmedi Priharto) dan saya, kita tidak mau terburu-buru juga karena khawatir salah sasaran. Tapi yang penting kita punya komitmen itu sama-sama dan kita pastikan ini tepat sasaran, tepat guna," ujar dia.
Untuk mencapai UHC di wilayah DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta telah merencanakan pembiayaan premi PBI dari APBD tahun 2018 dengan total 1,582 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat cukup signifikan dari APBD-Perubahan tahun 2017 untuk pos anggaran yang sama sejumlah 1,209 triliun rupiah.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Koesmedi Priharto menambahkan, UHC akan terus diusahakan agar tercapai 100 persen. Ia menyebut terdapat intervensi kebijakan melalui peraturan gubernur yang saat ini sedang disusun serta program layanan kesehatan bersifat promotif-preventif.
"Kita juga buat pergubnya nanti agar warga luar DKI yang akan bekerja atau bertempat tinggal di Jakarta disyaratkan memiliki BPJS sehingga tidak lagi dia mempengaruhi unit kesehatan Provinsi ini. Tentang layanan kesehatan, kita akan segera melaksanakan OK OCare yang mana itu adalah layanan kontinyu care jadi mulai orang mau kawin sampai dengan lansia," kata Koesmedi.
Dalam kegiatan ini, Sandiaga membagikan kartu BPJS secara simbolis kepada 5 lurah dan 12 orang peserta PBI APBD dari Kecamatan Ciracas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika