REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono memerintahkan jajarannya untuk membentuk Tim Pengawal Netralitas TNI. Tim tersebut dibentuk guna mengantisipasi adanya oknum-oknum tentara yang bersikap tak netral pada tahun politik.
"Saya perintahkan kepada para Pangdam agar mebentuk Tim Pengawal Netralitas TNI yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan menerima laporan pengaduan masyarakat di lingkungannya masing-masing," ujar Mulyono saat memberikan pidato amanat di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin (15/1).
Hal tersebut, kata dia, berkaitan dengan pelaksanaan netralitas anggota TNI AD selama pesta demokrasi 2018 dan 2019 mendatang. Menurutnya, TNI AD harus tegas berada di tengah-tengah kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
Ia juga mengingatkan, loyalitas TNI AD haruslah tegak lurus ke atas secara hierarkis. Itu, lanjut dia, sesuai dengan amanat konstitusi dan perintah harian Panglima TNI yang disampaikan di awal 2018.
"Saya perintahkan ke seluruh jajaran TNI AD di mana pun berada untuk terus menjaga soliditas dan sinergitas. Baik secara internal maupun eksternal dengan komponen bangsa lainnya," tuturnya.
Usai melaksanakan upacara, Mulyono mengatakan, anggotanya begitu banyak. Ia menjelaskan, yang namanya manusia, walau sudah diinstruksikan serta diberikan pengarahan dan sebagainya, masih saja bisa ditemui orang yang melanggar.
Karena itu, ia membentuk tim tersebut sebagai bentuk jaminan, TNI AD dan TNI pada umumnya bersikap netral. Mulyono akan memberdayakan unsur-unsur intelijennya untuk memantau netralitas tentara sampai ke tengah masyarakat.
"Mereka akan memberkan laporan kepada kita. Sehingga, masyarakat tidak merasa dibingungkan. Jadi ada pengawasan khusus. Itu wujud dari keseriusan kita dalam rangka menjaga netralitas TNI," jelas Mulyono.
Meski begitu, tim tersebut tidak atau belum bekerjasama dengan penyelenggara dan pemantau pemilihan umum (pemilu) seperti Bawaslu dan KPU. Untuk sementara, tim tersebut hanya bertugas untuk internal TNI AD dan menjalankan fungsi pengawasan.
"Ini internal untuk mengawasi prajurit kita. Jadi tidak terstruktur dalam tugas-tugas pengawasan pemilu. Untuk kepentingan internal AD dalam rangka memberikan jaminan ke masyarakat, kita tetap harus netral," ujar dia.
Mulyono menuturkan, daerah-daerah yang melaksanakan pemilu akan menjadi daerah yang paling diwaspadai. Meski begitu, pihaknya akan tetap memantau seluruh wilayah di Indonesia ini.
"Itu kan dinamika politik ya, tapi semuanya pun harus tetap kita waspadai. Seluruh daerah harus kita waspadai, terutama daerah-daerah yang memang menyelenggarakan pilkada," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika