Rabu 10 Jan 2018 21:41 WIB

Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Meningkat pada 2017

Kampanye perlindungan anak dari Kekerasan seksual.
Foto: Republika/Adhi Wicaksono
Kampanye perlindungan anak dari Kekerasan seksual.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat kenaikan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak pada 2017. "Catatan di kami menunjukkan kenaikan kasus kekerasan seksual dibandingkan tahun sebelumnya", kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai dalam konferensi pers di kantor LPSK Jakarta, Rabu (10/1).

Bahkan, Semandawai memprediksi angka kekerasan seksual terhadap anak ini masih tetap tinggi pada 2018. Alasannya, pada awal tahun saja sudah ada dua kejadian, yakni kasus sodomi di Tangerang dengan korban 43 anak dan pembuatan video porno yang melibatkan anak.

Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menyebut jumlah permohonan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak ini jumlah peningkatannya sangat mencolok karena naik hampir dua kali. Hasto menyebut pada 2017 ada 111 permohonan dibandingkan pada 2016 sejumlah 62 permohonan perlindungan.

"Angka tersebut dipastikan lebih besar jika banyak korban yang tidak melapor ke LPSK," kata Wakil ketua LPSK ini.

 

Untuk mengantisipasi hal tersebut LPSK juga melakukan upaya proaktif, yakni menjemput bola kepada korban, seperti yang dilakukan pada kasus dugaan pencabulan siswi TK di Bogor Agustus 2017 lalu.

Hasto menyebut selama 2017 LPSK telah melakukan 99 kali upaya proaktif kepada saksi maupun korban termasuk kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Namun, diakuinya tidak semuanya minta perlindungan karena beberapa alasan.

Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya dalam waktu dekat ini akan melakukan upaya proaktif kepada korban pencabulan di Tangerang dan anak korban video porno di Jawa Barat.

Ketua LPSK Semandawai juga menambahkan bahwa pada 2017 ada regulasi yang mendukung terhadap korban anak mendapatkan pemenuhan haknya.

"Di 2017 ini ada beberapa regulasi yang cukup baik dalam memastikan pemenuhan hak korban kejahatan. Hal ini kami akan berikan dukungan penuh terhadap regulasi tadi," kata Semendawai.

Ketua LPSK ini menyebut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak korban.

Semendawai mengungkapkan dalam PP nomor 43/2017 ini telah mewajibkan kepada penyidik dan penuntut untuk memberikan informasi kepada korban bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan restitusi.

"Dalam UU lain tidak disebut penyidik penuntut itu wajib memberitahukan kepada korban untuk mendapatkan ganti rugi dan PP ini wajib, baik kepada korban, orang tua, wali dari korban," ungkapnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini

Apakah internet dan teknologi digital membantu Kamu dalam menjalankan bisnis UMKM?

  • Ya, Sangat Membantu.
  • Ya, Cukup Membantu
  • Tidak
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۗ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۖ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا ۢ بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ۗ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۤءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ
Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan-Nya bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi (Kitab), setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.

(QS. Al-Baqarah ayat 213)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement