Senin 08 Jan 2018 18:05 WIB

Pilkada Jangan Sampai Ganggu Iklim Usaha

Rep: EH Ismail/ Red: Hiru Muhammad
Sejumlah jenderal yang berpeluang terjun di Pilkada Serentak 2018
Foto: republika/mardiah
Sejumlah jenderal yang berpeluang terjun di Pilkada Serentak 2018

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak sudah mulai memanas dengan mulainya para calon kepala daerah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Setelah pilkada tahun ini, panggung politik pun akan disibukkan dengan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (pileg) 2019. Tak ayal, Indonesia kini sedang berada di tahun politik.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Eddy Ganefo, mengatakan, pelaksanaan pilkada yang akan dilanjutkan dengan pemilu 2019 tidak boleh mengganggu iklim usaha. “Memasuki tahun politik, dunia usaha butuh suasana damai yang mendukung keberlangsungan usahanya. Semua pihak hendaknya menghindari terciptanya kegaduhan pada tahun politik ini,” kata Eddy, di Jakarta, Senin (8/1).

Menurut Eddy, kegaduhan politik sangat berdampak pada keberlangsungan dunia usaha. Banyak investor yang akan menunda investasinya sampai suasana kondusif kembali terjadi. Selain itu, kegaduhan politik juga akan membut masyarakat menunda dan menahan diri untuk melakukan aktivitas ekonominya. “Hal-hal seperti itu tentu merugikan. Pemerintah dan aparat keamanan hendaknya bisa menjamin rasa aman kepada investor dan masyarakat.”

Umumnya, kata Eddy, pelaku usaha cenderung menahan ekspansi di tahun-tahun politik jika situasi tidak kondusif atau terjadi kegaduhan.  Pengusaha akan menunggu saat yang tepat untuk kembali berusaha (wait and see).

Karena itu, menurut Eddy, dinamika politik yang muncul pada tahun politik harus dikelola dengan baik agar ekonomi tetap berjalan dengan baik. Pengusaha berharap, pencapaian ekonomi pada 2017 akan dilanjutkan dengan kenaikan yang signifikan di 2018 dan 2019.

Kendati demikian, Eddy meyakini, saat ini pengaruh dinamika politik tidak terlalu signifikan terhadap dunia usaha. Sebab, beberapa kebijakan pemerintah telah menjaga agar ekonomi tetap berjalan dengan baik. Misalnya, pada 2018 ini, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan pemanfaatan dana desa untuk kegiatan padat karya (cash for work). “Itu artinya akan ada penguatan daya beli masyarakat,” ujar Eddy.

Selain  itu, beberapa kegiatan usaha justru berkembang memasuki tahun politik. Misalnya, industri makanan dan minuman, baju kaos, dan indutri cetakan. “Biasanya dalam pilkada, pileg, dan pilpres akan ada banyak kegiatan. Ini akan meningkatkan industri tertentu, misalnya makanan dan minuman, perhotelan, dan transportasi,” katanya.

Eddy pun meminta pelaku usaha untuk tetap optimistid dalam menjalankan usahanya saat memasuki tahun politik. Kadin meyakini, pemerintah dan aparat keamanan akan bekerja keras untuk terciptanya rasa damai pada pelaksanaan pilkada, pileg, dan pilpres.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement