REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menilai, pembangunan jalan layang atau fly over di Jalan RE Martadinata, Bogor Tengah, patut menjadi prioritas. Sebab, infrastruktur ini akan menjadi solusi kemacetan yang kerap terjadi di jalanan tersebut, terutama ketika pagi dan sore hari.

Ketua Komisi C DPRD Kota Bogor, Laniasari, mengatakan, intensitas kereta api yang memotong jalan RE Martadinata menjadi penyebab antrean kendaraan kerap mengular. Kondisi semakin parah ketika badan jalan yang cenderung sempit.

"Jadi, kalau memang ada fly over, pengendara tidak perlu lagi menunggu kereta untuk lewat. Lalu lalangnya (kereta) itu tiap tiga sampai lima menit sekali," ujarnya ketika dihubungi Republika.co.id, Ahad (7/1).

Kepadatan di Jalan RE Martadinata sendiri sebenarnya sudah menjadi isu yang diresahkan publik. Laniasari sering mendapat keluhan dan tuntutan warga yang meminta solusi atas kemacetan itu. Ia pun kerap menjadi korban karena kerap terjebak di jalan sebidang kereta itu ketika mengantar anak sekolah di pagi hari.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, Chusnul Rozaqi, memastikan, pembangunan fly over akan terealisasi pada tahun ini.

"Tanahnya sudah ada, awal Februari baru kami eksekusi. Setelah lahan dibebaskan, kementerian (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) akan lelang," ucapnya saat ditemui di Kelurahan Pasir Jaya, Bogor, Kamis (4/1).

Chusnul menaksir, pembangunan fly over ini bisa menelan anggaran hingga Rp 92 miliar dengan Rp 14 miliar di antaranya digunakan untuk membebaskan lahan. Saat ini, perencanaan yang telah dibuat oleh Kementerian PUPR sudah final dan tinggal ditunggu untuk tiba sampai di meja Pemerintah Kota Bogor.

Dalam perencanaan itu, Chusnul menjelaskan, tercatat sekitar 1.000 meter tanah harus segera dibebaskan. Sampai saat ini tidak ada hambatan, baik dengan warga maupun PT Kereta Api Indonesia (KAI), ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika