REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Moeldoko mengaku tidak mempermasalahkan perwira tinggi di lingkungan TNI/Polri maju dalam pertarungan Pilkada. Ia pun berpesan agar para perwira tinggi tersebut tetap mematuhi prosedur yang berlaku, seperti mengajukan pengunduran diri dari kesatuan TNI/Polri atau pensiun dini.
"Semua proses. Sepanjang nanti deadline masih terpenuhi tidak ada masalah. Tapi kalau masih aktif pasti tidak boleh dong," kata Moeldoko.
Pria yang juga Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini melanjutkan, bagi perwira TNI dengan status pensiun atau sudah tidak aktif berdinas, secara otomatis memiliki hak politik sama dengan masyarakat sipil.
"Dia sudah sipil, ya boleh, punya hak politik sama. Seperti saya sekarang ini, tidak masalah maju langsung di Pilkada," ujar Moeldoko dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id.
Moeldoko menambahkan, akan lebih baik apabila anggota tersebut melepas atribut TNI atau Polri sejak dirinya melakukan sosialisasi sebagai bakal calon kepala daerah.
"Sosialisasi pertengahan Januari, ketika sosialisasi mengundurkan diri, itu akan lebih gentle, lebih firm," terang Moeldoko.
Ia pun tidak meragukan kapasitas anggota TNI/Polri yang akan maju dalam pertarungan Pilkada. Ia menyebut, anggota TNI dan Polri memiliki pengalaman memimpin pasukan dan punya pengalaman birokrasi yang cukup.
Moeldoko menegaskan, TNI maupun Polri tetap harus netral dalam masa pemilihan nanti meski ada mantan anggota yang jadi kandidat. Untuk hal ini, Moeldoko menjelaskan bahwa ada mekanisme khusus untuk mengawal TNI/Polri pada posisi netral.
Diketahui, sejumlah nama petinggi TNI/Polri digadang-gadang bakal meramaikan kontestasi politik di daerah tahun ini. Salah satunya Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi. Edy diusung oleh Partai Gerindra, PKS, dan PAN untuk maju di Pilkada Sumatera Utara. Edy kini masih menjabat sebagai Pangkostrad.
Perwira lain dari lingkungan TNI, Komando Resor Militer (Korem) 031/Wira Bima Riau, Brigjen Edy Afrizal Natar Nasution bersiap maju sebagai calon wakil gubernur Riau. Kemudian dari Perwira Tinggi Polri muncul nama Inspektur Jendral Polisi Safaruddin.
Jenderal Bintang Dua ini menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kalimatan Timur ini, diusung oleh PDI Perjuangan untuk maju di Pilkada Kaltim 2018
Ikuti Whatsapp Channel Republika