REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak Yogyakarta secara resmi akan memulai tahap pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulon Progo pada 2019. Pembangunan Tanjung Adikarto akan menggunakan anggaran 'multiyears' 2019/2020.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Suwarman Partosuwiryo mengatakan secara pembangunan fisik Pelabuhan Tanjung Adikarto di Pesisir Desa Karangwuni, Wates, Kulon Progo khususnya untuk pemecah ombak (break water) telah diserahkan ke Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak (BBWSO).
"Meski baru dimulai pada 2019, pada 2018 telah dimulai tahap pemeliharaan, seperti pengambilan dan penyusunan 'tetrapod' yang tercecer," kata dia, Ahad (7/1).
Ia mengatakan pengerjaan fisik Pelabuhan Tanjung Adikarto yang telah dimulai sejak 2004 itu masih dihentikan karena mengalami perubahan desain, khususnya untuk pembangunan pemecah ombak. Secara keseluruhan, menurut dia, pembangunan pelabuhan itu telah mencapai 70 persen untuk bisa dioperasikan.
"Pelabuhan itu sampai sekarang belum bisa dioperasikan secara optimal karena 'break water'-nya belum selesai. Sedangkan untuk keseluruhan bangunan fisik pelabuhan lainnya sudah rampung," kata dia.
Oleh karena itu, Suwarman mengatakan pembangunan pelabuhan yang akan diproyeksikan menjadi kawasan industri perikanan terpadu di DIY itu akan difokuskan untuk melanjutkan pembangunan pemecah ombak dengan desain baru hasil review pada 2016.
Ia mengatakan desain baru hasil kajian DKP DIY bersama sekitar 26 orang ahli merekomendasikan perpanjangan konstruksi pemecah ombak menggunakan bahan geotube dengan dilapisi tetrapod seberat 20 ton. Untuk pemecah ombak sisi sebelah timur yang telah terealisasi 220 meter, akan diperpanjang menjadi 390 meter, sedangkan untuk sebelah barat, yang sebelumnya terealisasi 225 meter akan diperpanjang hingga 350 meter.
"Kami telah menyerahkan kajian baru itu ke BBWSO. Namun pihak BBWSO juga memiliki desain lama hasil kajian tahun 2013. Kemungkinan desain itu akan dikombinasikan karena pemasangan 'geotube' tidak mudah untuk perairan di Indonesia," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika