REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, komitmen Satgas Politik uang jangan sampai hanya berhenti di pusat, tapi harus sampai ke daerah. Menurutnya, penanganan politik uang kuncinya tetap pada koordinasi, soliditas, dan konsolidasi institusi negara yang punya kewenangan.

Titi mengatakan, terlebih  Polri dan KPK membentuk Satgas Anti Politik Uang. Polri sudah menyatakan akan mengoptimalkan semua sarana dan akses untuk melawan itu. Komitmen dan kesepahaman elit pusat dan jajaran daerah harus sama, jangan sampai tidak beriringan. ''Komitmennya harus sama dan tegas sehingga sinkron dengan fungsi Bawaslu,'' kata Titi, Sabtu (6/1).

Ia melanjutkan, juga rasa aman pada masyarakat untuk melapor. Selama ini masyarakat ragu dan enggan melapor masalah politik uang salah satunya karena masalah keamanan. Edukasi pun tetap harus dilakukan. Begitu pula pelibatan masyarakat sipil dan media.

Menurutnya, potensi politik uang selalu ada di tiap daerah. Bila persaingan Pilkada demikian ketat, politik uang rendah antar pasangan calon intens saling mengawasi. Yang rentan adalah daerah yang jauh dari pantau media dan memiliki struktur masyarakat yang masih feodal seperti Maluku, Papua, dan Sumatera Utara.

"Daerah yang punya indeks demokrasi rendah juga patut diwaspadai karena indeks ini gabungan banyak faktor. Indeks demokrasi ini bisa disandingkan dengan indeks persepsi korupsi," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika