REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw mengimbau seluruh pihak untuk ikut mengantisipasi berbagai hal yang berpotensi menimbulkan gesekan di masyarakat saat Pilkada 2018. Seluruh tim sukses dan massa pendukung calon peserta Pilkada 2018 pun diminta ikut menjaga kondusivitas.

Hal itu disampaikan Paulus usai Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Toba 2018 untuk pengamanan Pilkada yang digelar di Lapangan Benteng Medan, Sabtu (6/1).

Selain pemilihan Gubernur, ada delapan kabupaten/kota yang juga akan menyelenggarakan Pilkada serentak tahun ini.

"Kita juga harus mengantisipasi kerawanan, seperti adanya black campaign, money politic, aksi unjuk rasa, masalah daftar pemilih hingga sengketa Pilkada," kata Paulus, Sabtu (6/1).

Paulus mengatakan, saat ini, semua daerah di Sumut telah dikategorikan rawan gangguan keamanan. Apalagi, tensi politik meningkat beberapa waktu terakhir pasca bongkar pasang pasangan bakal calon kepala daerah yang dilakukan partai politik.

"Segala bentuk gangguan kamtibmas dan pelanggaran Pilkada harus kita antisipasi. Jangan sampai terjadi kecurangan, seperti money politic dan black campaign," ujar dia.

Dia pun mengajak semua pihak, termasuk peserta Pilkada 2018, untuk ikut menjaga kondusivitas dan keragaman yang sudah terjaga cukup baik di Sumut. Selama ini, menurutnya, Sumut merupakan barometer kebinekaan di Indonesia dan hal ini harus terus dijaga.

"Jangan karena antusiasme peserta yang berlebih, politik uang, kampanye hitam, serta sengketa hasil Pilkada, kebhinekaan kita rusak," kata Jenderal bintang dua itu.