REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat (NTB) siap mengawal pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) NTB 2018. Salah satu yang menjadi perhatian ialah soal menangkal hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi di media sosial.

Menghadapi tantangan tersebut, Kapolda NTB Brigjen Pol Firli mengatakan, Polda NTB telah membentuk satuan tugas (satgas) cyber crime dan antimoney politic pada Pilkada NTB 2018.

"Kita sudah membentuk satu satgas cyber crime, tugasnya memonitor dan mengajak warga supaya tidak memprovokasi, ujaran kebencian. Polda NTB juga sudah buat satgas antimoney politic," ujar Firli usai apel pasukan pengamanan pilkada di eks Bandara Selaparang, Mataram, NTB, Jumat (5/1).

Menurut Firli, tidak ada wilayah khusus dalam pelaksanaan pilkada. Seluruh wilayah akan menjadi perhatian.

Mengenai potensi kerawanan, lanjut Firli, setiap wilayah tentu memiliki potensi kerawanan. Untuk itu Firli meminta seluruh masyarakat NTB bersama-sama menjaga pelaksanaan pilkada agar berlangsung tertib dan kondusif.

Secara khusus, Firli meminta pendukung pasangan calon untuk bekerja secara profesional dan tidak melakukan pelanggaran maupun provokasi. Begitu juga dengan KPU dan Panwaslu yang harus bekerja secara netral dalam menjaga kesuksesan Pilkada NTB.

Firli juga mengingatkan kandidat paslon menjauhi praktik money politic.

"Saya harap kita mewarnai pilkada yang bebas money politic sehingga kita punya pemimpin yang tidak memiliki celah untuk korupsi. Kalau dia bekerja dengan uang, nanti setelah terpilih dia cari uang," lanjut Firli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika