REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komite Pencegahan Korupsi (Komite PK) Jakarta yang baru saja ditunjuk, Bambang Widjojanto, mengatakan, dirinya bersedia karena itu adalah kesempatan yang baik baginya, untuk membantu terwujudnya model pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel. Komite Pencegahan Korupsi ini menjadi yang lembaga pencegahan korupsi yang pertama kali secara sengaja dibuat di provinsi.
"Dengan posisi Jakarta yang strategis, sebagai ibu kota negara dan pusat bisnis, sudah seharusnya Pemprov DKI Jakarta menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi penyelenggaraan pemerintahan," tegasnya.
Bambang juga berharap untuk bisa bekerja sama dengan semua lembaga dan kelompok masyarakat yang memiliki semangat anti korupsi yang sama.
"Untuk itu, kami akan secara aktif menjalin kerja sama dengan KPK dan LSM Anti Korupsi untuk secara bersama mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Jakarta ini," katanya.
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno membentuk Komite Pencegahan Korupsi dengan Ketua Bambang Widjojanto, mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anies dan Sandiaga menempatkan pencegahan korupsi sebagai salah satu program prioritas. Hal itu diwujudkan antara lain dengan pembentukan Komite Pencegahan Korupsi (Komite PK) Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
