REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari para aktivis meminta ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak mendukung Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karena itu mereka menginginkan pengganti Setya Novanto haruslah sosok yang bersih secara hukum. Ini disampaikan koalisi masyarakat sipil melalui sebuah petisi.
"Kami ingin dan harus ketua DPR RI itu bersih dan bukan pendukung pansus hak angket KPK, atau menjadi salah satu pencetus lahirnya pansus angket KPK," pinta Deputi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Veri Junaidi, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/1).
Selain Veri Junaidi, dalam acara itu turut hadir sejumlah aktivis antara lain Abdul Fickar Hadjar, Wahidah Suaib, Ari Nurcahyo, Julius Ibrani, Roy Salam, Fadli Ramadhani, Syamsuddin Alimsyah, serta Ray Rangkuti. Mereka menekankan, bahwa ketua DPR RI pengganti Novanto tidak boleh memiliki rekam jejak atau berpotensi terjerat pidana dalam kasus hukum khususnya korupsi.
Veri menambahkan, sosok ketua DPR RI harus pro terhadap upaya pemberantasan korupsi dan mau menerima kritik yang membangun. Sesuai ketentuan, keputusan pergantian ketua DPR RI pengganti Novanto merupakan hak Partai Golkar.
"Kami meminta Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto dapat membuktikan slogan baru Golkar sebagai partai bersih dan antikorupsi dengan menempatkan kader bersih sebagai ketua DPR RI," tutup Veri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
