REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Muhammad Sulton Fatoni mengatakan, di tahun politik (2018) yang perlu diimbau adalah para politisi, bukan masyarakat. Memasuki tahun politik para politisi hendaknya menekankan gerakan politiknya sebagai sarana untuk mencapai tujuan.

Tujuannya sebagaimana yang tertera dalam pembukaan UUD 1945, yakni mewujudkan kemakmuran bersama. "Dalam Undang-undang Keormasan yang baru saja ditetapkan, setiap perkumpulan atau organisasi ditekankan agar orientasinya membantu pemerintah untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat, kemajuan peradaban," kata KH Sulton kepada Republika, Senin (1/1).

Ia menyampaikan, jadi orientasinya menjadikan aktivitas politik untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat. Karena orientasinya mewujudkan kemakmuran masyarakat, maka setiap tindakan-tindakan politik perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Ia melanjutkan, kepentingan masyarakat seperti ketenangan, kehidupan yang harmoni dan menghormati hak-hak masyarakat yang muaranya memberikan rasa keadilan. Juga memberikan rasa keadilan terhadap hak berpolitik masyarakat.

Menurut KH Sulton, para elit politik dan politisi memang punya kesempatan untuk melakukan aktivitas politik yang lebih leluasa dibanding masyarakat. "Namun yang perlu mereka sadari di tahun politik ini masyarakat juga mempunyai hak berpolitik, itu yang perlu dihargai," ujarnya.

Ia menegaskan, maka para politisi harus memberikan informasi yang proporsional dan berbasis fakta terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan politiknya. Itu salah satu contoh para elit politik yang menghormati hak berpolitik masyarakat. Di tahun politik ini, menghormati hak berpolitik masyarakat yang terpenting.

Ikuti Whatsapp Channel Republika